- Facebook Meutya Hafid
VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta, Badan Intelijen Negara (BIN) ikut mengawasi proses Pilkada DKI Jakarta 2017 yang belakangan ini mulai memanas.
Meutya mengharapkan BIN bisa mengawasi potensi kecurangan dan gangguan keamanan di Pilkada DKI melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum.
"BIN harus punya informasi-informasi potensi konflik ancaman SARA sebagai masukan kepada Presiden. Tapi tidak boleh terlibat. BIN hanya boleh memantau dan antisipasi," kata Meutya, Rabu 19 Oktober 2016.
Politisi Golkar ini menambahkan, BIN harus tetap menjaga netralitas dalam gelaran Pilkada DKI Jakarta. Jangan sampai, ujar Meutya, BIN terjebak dalam situasi politis untuk mendukung pasangan calon tertentu.
"BIN harus memastikan Pilkada berlangsung aman dan tidak boleh ikut bermain," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf mendesak DPRD DKI Jakarta segera membuat panitia khusus (Pansus) guna mewujudkan Pilkada DKI Jakarta DKI Jakarta yang jujur, adil, dan damai.
Desakan itu menyusul munculnya dugaan pengerahan pemilih siluman untuk memenangkan pasangan petahana pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dugaan ini bermula dari informasi adanya pemilih siluman yang didapatkan oleh Pasukan Relawan Anis-Sandi untuk Jakarta (Paras Jakarta).
"DPRD harus punya tim untuk mengawasi sampai tingkat RT/RW dan dinas pendudukan catatan dan sipil, serta koordinasi dengan Bawaslu," kata Muzzammil, Selasa 18 Oktober. (webtorial)
