- VIVA.co.id/ Danar Dono
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, usulan yang ada di dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu belum final. Sebab, belum dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Ya kan belum dibahas, baru usulan," ujar Tjahjo di Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara 7, Jakarta Pusat, Selasa 25 Oktober 2016.
Artinya, kata Tjahjo, usulan pemerintah agar Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, menggunakan sistem proporsional terbuka terbatas masih bisa berubah. "Jadi, artinya masih bisa berubah, tergantung DPR bagaimana," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Salah satu isu yang dinilai krusial dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu tersebut adalah terkait sistem Pemilu. Dalam RUU itu diusulkan bahwa pemilu legislatif akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas, yaitu menggunakan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik.
Namun, banyak pihak menilai bahwa sistem tersebut tak ubahnya proporsional tertutup nomor urut. Sebab, terbuka terbatas secara subtansial dianggap tertutup.
Diketahui, usulan tersebut tercantum dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) draf RUU Pemilu. Bunyi pasal tersebut antara lain:
(2) Pemilu untuk memilih memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas;
(3) Sistem proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik.
Dalam lampiran penjelasan, daftar calon terbuka adalah daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dicantumkan dalam surat suara Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara berurutan yang ditetapkan oleh partai politik.
Sedangkan daftar nomor urut calon terikat adalah daftar nomor urut calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh partai politik secara berurutan yang bersifat tetap. (asp)
DPR Tetapkan 33 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Tak Ada RUU Pemilu
Baleg DPR RI telah menerima usulan sebanyak 61 RUU. Pada akhirnya ditetapkan 33 RUU dalam rapat paripurna hari ini.
