- VIVA.co.id/ Zahrul Darmawan (Depok)
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluhkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) justru merugi. Dan hal ini menjadi beban keuangan, karena harus mengeluarkan subsidi untuk BUMD yang rugi.
"Saya selama lima tahun kurang satu bulan itu sudah menemukan hampir di atas 70 persen BUMD di seluruh Indonesia itu rugi, yaitu air minum PDAM,” kata Tjahjo saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2019, di Jakarta, Rabu 28 Agustus 2019.
Tjahjo menambahkan, karena kerugian tersebut dirinya terpaksa melapor ke Presiden dan menteri Keuangan untuk mengalokasikan subsidi. Hal tersebut dilakukan agar BUMD yang merugi bisa bertahan.
"Sehingga, kami melapor ke Presiden melapor ke menteri Keuangan juga, ini kalau enggak disubsidi oleh pemerintah pusat ini kolaps, karena rugi semua. Bahkan hampir Rp5 triliun kita mensubsidi 70 persen PDAM seluruh Indonesia yang rugi," ungkapnya.
Mantan sekjen PDIP ini mengatakan, yang membuat BUMD terutama PDAM merugi adalah sistem.manajemen keuangan. Di mana tidak ada kejelasan mengenai pembagian keuntungan.
"Pengelolaannya, contoh kalau PDAM, harusnya untung, tapi untungnya dibagi-bagi. Ya entah dibagi oleh siapa saya enggak ngomong ya. Ini kok masa semua hampir 70 persen PDAM rugi, total rugi semua, ini kan kasihan," ujarnya.
Untuk mengawasi pengelolaan dan manajemen BUMD terutama PDAM, Kementerian Dalam Negeri telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dilakukan agar ke depan sistem pengelolaan BUMD dan PDAM bisa sehat, sehingga menguntungkan dan membantu keuangan daerah.
"KPK, OJK sudah mulai masuk. Jadi konteksnya adalah konteks pencegahan yang sekarang KPK ditingkatkan, di samping ada unsur penindakan. Ini yang harus diselesaikan dengan baik kalau enggak ya percuma," katanya.
