- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA.co.id – Anggota Komisi I DPR, Sukamta, merespons pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku bisa menggerakkan prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) sewaktu-waktu. Langkah itu dilakukan Jokowi jika negara dalam keadaan darurat.
"Soal itu, sepertinya itu statement normatif saja. Ya wajar saja. Presiden kan Panglima Tertinggi TNI. Kalau untuk menggerakkan TNI kan sudah ada undang-undangnya. Semua ada standar operasional prosedurnya. Selama semua dalam koridor UU. Tak perlu dikhawatirkan," kata Sukamta saat dihubungi, Kamis, 10 November 2016.
Saat ditanya apakah pernyataan Jokowi itu sebagai cara menunjukkan eksistensi kekuasaannya, ia menilai mungkin saja.
"Kemungkinan terbuka bahwa apa yang dilakukan Presiden sebagai bagian tidak terpisahkan dari road show pada ormas-ormas Islam, memanggil tokoh-tokoh ormas Islam dan ke Kopassus. Bisa jadi itu masih satu paket tindakan," kata Sukamta.
Ia menambahkan persoalannya kalau cara tersebut tujuannya untuk menakuti maka sudah bukan zamannya lagi. Sebab, rakyat di seluruh dunia sudah tidak takut pada represi negara, apalagi di Indonesia.
"Dia juga dipilih karena proses demokrasi. Saya percaya Presiden tidak akan mencederai demokrasi. Pasti Presiden bukan begitu maksudnya," kata Sukamta.
Menurutnya, kalau maksudnya untuk menunjukkan pada rakyat bahwa negara ini cukup kuat dalam kasus penistaan agama atau Alquran, maka solusinya sederhana saja.
"Biarkan proses hukum berjalan secara fair, adil dan secepatnya pada pelakunya dan jangan dialihkan pada masalah lain-lainnya," kata Sukamta.
Sebelumnya, Jokowi memberi arahan kepada 1.217 prajurit khusus Angkatan Darat, Kopassus, di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis, 10 November 2016. Jokowi sempat memberi keterangan pers mengenai pasukan Kopassus. Dia mengatakan, pasukan tersebut adalah pasukan cadangan yang bisa ia gerakkan sewaktu-waktu jika dalam keadaan darurat.
Nasib Jokowi di PDIP, Kaesang Pangarep Tidak Ingin Ikut Campur: Itu Urusan Partai Lain
Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tidak ingin ikut campur terkait posisi Presiden Jokowi di PDIP. Termasuk nasib kakaknya, Gibran Rakabuming Raka
