- ANTARA/Wahyu Putro A
VIVA.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio merasa dirinya telah dirugikan atas pemberitaan yang menyebut dia mengatakan penangkapan kelompok teroris di Bekasi oleh Densus 88 adalah upaya polisi untuk mengalihkan isu dari ramainya berita kasus penistaan agama oleh Ahok.
Eko mengatakan, pemberitaan itu juga merugikan pihak Polri dan bagi partainya, PAN. Ia sama sekali tidak pernah diwawancarai oleh beberapa media terkait pemberitaan itu. Komedian itu merasa difitnah.
"Kondisinya saya juga tidak tahu, tiba-tiba malam hari ada berita yang dibuat oleh yang tahu hanya satu tapi dari teman-teman ditelusuri ada tujuh media online yang buat saya imajiner, mengarang bebas. Yang merasa dirugikan akhirnya bukan saya secara pribadi tapi juga instansi Kepolisian dan juga tentunya partai kami dan juga pastinya teman-teman yang lain juga merasa tersakiti," ujar Eko di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Jumat, 16 Desember 2016.
Oleh karena itu, pada hari ini dia memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri untuk mengklarifikasi hal yang menurutnya tidak benar tersebut. Ia mengaku telah meminta Kepolisian menelusuri penyebar isu itu.
"Jujur saja kami atau saya secara pribadi merasa perlu mengklarifikasi dan kedua perlu juga membuat laporan dan nanti akan ditelusuri pihak yang mana yang mengarang bebas dan pihak Kepolisian tadi setelah saya melaporkan siap akan melakukan yang terbaik," kata dia.
Lebih lanjut Eko menyampaikan apresiasinya kepada Kepolisian yang menurut dia cepat tanggap karena akan segera menelusuri penyebar isu hingga diberitakan di media.
"Jujur saja tadi saya tidak ada niat melaporkan karena apa ya udahlah saya juga berangkat dari media juga. Tapi karena pihak Kepolisian juga gundah kita juga gulana, ya sudah mau tidak mau saya melaporkan," kata Eko menambahkan.
(mus)
Zulhas Sebut Eko Patrio Pantas Menteri, Gerindra: Kami Senang-senang Saja
Habiburokhman tidak masalah jika PAN memajukan Eko Patrio untuk dicalonkan menteri di pemerintahan mendatang.
