Mendagri: Aparatur Tak Netral Pilkada Harus Diberhentikan

Penyelenggaraan pilkada serentak di Indonesia.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ANTARA FOTO

VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kunci sukses pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau pilkada serentak 2017, terletak pada beberapa hal.

Doli Kurnia soal Money Politic Dilegalkan: Itu Sindiran Saja, Masa Penyakit Dipelihara

Pertama, kata dia, kuncinya ada pada pencegahan politik uang. Dia mengimbau, baik penyelenggara pilkada, masyarakat, dan semua pihak bersama-bersama menjauhkan politik uang dalam kontestasi demokrasi.

"Kunci sukses pilkada di Sulbar khususnya, dan nasional itu pertama, jangan sampai ada politik uang. Kuncinya di sini (politik uang), harus dijaga. Memilih yang tepat, jangan sampai ada politik uang," kata Tjahjo di Sulawesi Barat sebagaimana rilis yang diterima VIVA.co.id, Senin 9 Januari 2017.

Demokrat Tolak Usulan PDIP Legalkan Politik Uang di Pemilu

Kedua, disebutkannya, netralitas aparatur sipil negara (ASN). Netralitas aparat pemerintah, menurut mantan Sekjen PDI Perjuangan tersebut, menjadi hal yang mutlak dijalankan oleh semua ASN.

"Kedua, netralitas PNS. Saya sudah bilang dengan pak Gubernur Sulbar, kalau sampai ada oknum terbukti (tidak netral), harus diberhentikan," lanjutnya.

Anggotanya Minta Money Politics Dilegalkan, PDIP Sebut itu Sarkas: Dia Muak Maraknya Money Politics

Ketiga, kampanye hitam yang berbau fitnah harus dihindari. "Kami sudah tidak ragu pada tugas KPU dan Bawaslu. Mereka sangat profesional dan pengalaman," kata dia.

Keempat, partisipasi pemilih. Menurut Tjahjo, yang kerap menjadi penting bukan pada banyaknya kampanye yang dihadiri masyarakat, namun partisipasi riil masyarakat menggunakan hak pilihnya.

"Sulbar cukup tinggi, pada 2015 sudah 74 persen lebih (partisipasi). Mudah-mudahan, tahun ini bisa di atas itulah. Saya yakin KPU profesional, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat ini, agar tinggi," katanya. (asp)

Djarot Syaiful Hidayat

Kader PDIP Usul Money Politics Dilegalkan, Djarot: Itu Sebetulnya Bentuk Kejengkelan

Djarot Saiful Hidayat mengatakan pernyataan anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics atau politik uang dilegalkan saja bentuk kejengkelannya.

img_title
VIVA.co.id
17 Mei 2024