VIVA.co.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan sumber kegaduhan publik, sebagaimana pendapat sebagian kalangan.
Menurut Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini, memang menjadi tugas dan tanggung jawab ulama untuk memberikan bimbingan kepada umat tentang hal-hal yang bersifat keagamaan. Maka, katanya, sudah sepatutnya mendudukkan fatwa MUI sesuai pada tempat atau konteksnya.
Jazuli mengatakan, kedudukan ulama dan fatwanya dalam sejarah bangsa Indonesia tidak pernah dibenturkan dengan eksistensi pemerintahan. Fatwa ulama bahkan berkontribusi dalam revolusi fisik saat bangsa Indonesia berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
"Sejarah mencatat fatwa menjadi solusi bagi umat, bahkan berkontribusi bagi bangsa saat revolusi fisik melawan penjajah seperti fatwa resolusi jihad Kiai Hasyim Asyari (pendiri Nahdlatul Ulama)," ujar Jazuli dalam pesan tertulisnya, Kamis 19 Januari 2017.
Mengenai maraknya demonstrasi dan akibatnya, kata Jazuli, menjadi tugas aparat untuk menjaga ketenangan, keamanan dan ketertiban. Aparat diminta berposisi yang tidak bias kepentingan.
"Saya yakin itu kunci mengatasi kegaduhan dan polemik yang terjadi. Jadi, bukan fatwa ulama yang digugat sebagai penyebab masalah," ujarnya. (mus)
Tunggu Majelis Syuro, PKS Akan Tentukan Ikut Koalisi atau jadi Oposisi Lagi
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, sudah 10 tahun menjadi partai oposisi atau di luar pemerintahan. Semenjak Joko Widodo, menjadi Presiden. Apakah berlanjut di 2024 ini?
