- ANTARA FOTO/Risky Andrianto
VIVA.co.id - Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira tidak membantah keluhan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal penyadapan atas dirinya. Dia mengakui, mantan Presiden RI memang rentan disadap.
"Sebagaimana penjelasan dalam konpers, ini menunjukan rentannya sistem pengamanan kita terhadap mantan presiden," kata Andreas melalui pesan singkat, Kamis 2 Februari 2017.
Andreas mengingatkan, pada 2009, ketika masih menjabat sebagai presiden, SBY dan beberapa menterinya pernah disadap oleh badan intelijen negara tetangga yakni Australia.
"Yang kemudian dipublikasi oleh Wikileaks, yang baru ketahuan pada tahun 2013," ujar Andreas yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.
Belajar dari pengalaman tersebut, Andreas menegaskan, bahwa SBY masih bisa menjadi sasaran penyadapan. Dia pun menyerahkan kepada penegak hukum untuk mengungkap para pelakunya.
"Bisa jadi SBY masih menjadi sasaran penyadapan, bisa di dalam atau dari luar negeri," kata Andreas.
Sebelumnya, SBY menggelar konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Februari 2017. SBY menanggapi soal namanya yang disebut-sebut dalam sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama.
Saat itu, Ahok menuduh saksi ahli, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, sempat melakukan pembicaraan lewat telepon dengan SBY sebelum bertemu Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni. Ahok dan tim pengacaranya juga mengklaim memiliki bukti-bukti dan mengancam akan melaporkan Ma'ruf ke polisi serta mempermalukannya.
Dalam kesempatan itu, SBY juga mengungkapkan soal penyadapan. SBY mengatakan bahwa penyadapan tersebut memiliki dampak sosial yang serius.
"Kalau saya saja sebagai mantan presiden yang mendapatkan pengamanan dari Paspampres begitu mudahnya disadap, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain, rakyat yang lain, politisi yang lain? Sangat mungkin mereka mengalami nasib yang sama dengan yang saya alami," tutur SBY.
SBY menegaskan, bahwa apabila itu terjadi maka negara ini seperti rimba raya. Hukumnya hukum rimba.
"Artinya yang kuat menang yang lemah kalah. Padahal yang betul yang benar menang yang salah kalah. Kita mohon penjelasan dari bapak presiden (soal penyadapan) yang mudah-mudahan tidak terjadi, sehingga rakyat menjadi tenang. Karena soal penyadapan itu diucapkan di depan persidangan yang memiliki kekuatan, keabsahan, sendiri." (mus)
Ada Presiden Jokowi hingga Maliq & D'Essentials, CFD Bundaran HI Penuh Sesak Hari Ini
Pada Minggu pagi ini 12 Mei 2024, ribuan warga Jakarta memenuhi area Bundaran HI untuk mengikuti acara car free day (CFD). Tak seperti biasanya, CFD hari ini sangat ramai
