Penambahan Kursi Pimpinan DPR, Kepentingan Siapa?

Pimpinan DPR RI saat paripurna.
Pimpinan DPR RI saat paripurna.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA.co.id – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, menilai usulan penambahan jumlah kursi pimpinan yang muncul dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau UU MD3 rasanya memuakkan.

"Bagaimana bisa DPR membuang-buang waktu begitu lama hanya demi menemukan isu soal penambahan kursi pimpinan dalam RUU MD3? Padahal begitu banyak beban legislasi yang ditargetkan untuk setahun ini," kata Lucius melalui pesan singkat kepada VIVA.co.id, Selasa 23 Mei 2017.

Padahal, DPR juga baru menyelesaikan dua dari 50 RUU. Lucius sulit memahami niat DPR untuk mengusulkan penambahan kursi pimpinan yang artinya bahwa peraturan itu hanya terkait dengan kepentingan mereka saja.

"Apakah mereka tuli dengan kritikan banyak kalangan yang menilai usulan penambahan kursi pimpinan itu tak lain hanya untuk memenuhi syahwat kekuasaan parpol yang belum memperoleh jatah di singgasana kekuasaan DPR dan MPR?" kata Lucius.

Menurutnya, usulan penambahan kursi pimpinan yang diajukan oleh DPR nyaris tanpa alasan yang pantas diterima. Sejak awal, rencana penambahan kursi itu hanya untuk menampung PDIP yang merasa belum 'afdol' sebagai peraih kursi terbanyak tetapi tak punya wakil di level pimpinan.

"Rencana tersebut sempat tak berkumandang seiring dengan 'raibnya' proses pembahasan revisi UU MD3 itu sendiri. Setelah sempat hilang beberapa waktu, tiba-tiba muncul permintaan fraksi-fraksi lain diluar PDIP untuk mendapatkan jatah kursi pimpinan juga," kata Lucius.

Ia mengatakan sekarang malah cenderung liar pembahasannya karena adanya usulan soal tambahan kursi hingga ke DPD. Ia mempertanyakan bagaimana bisa dijelaskan hubungan antara usulan penambahan kursi itu dengan fungsi pimpinan lembaga seperti DPR, MPR, dan DPD. Sesungguhnya tak ada urgensi sama sekali.