- VIVA.co.id / Reza Fajri
VIVA.co.id – Empat fraksi termasuk PAN melakukan aksi walk out saat paripurna akan melakukan voting penentuan RUU Pemilu. Kritikan tertuju kepada PAN, karena sebagai parpol pendukung pemerintah, parpol yang dipimpin Zulkifli Hasan itu kembali menyuarakan sikap yang berbeda.
Padahal, enam fraksi lain pendukung pemerintah yaitu PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura, dan PKB mendukung opsi A yang salah satunya terkait presidential threshold 20 persen.
Wakil Sekjen DPP Hanura, Dadang Rusdiana, menilai PAN seharusnya bisa bersikap rasional dalam menyikapi pembahasan RUU Pemilu. Ia menyinggung PAN yang kerap tak kompak dalam sikap pemerintah.
"Kita serahkan penilaian ini kepada Presiden. Karena dalam koalisi tentunya membutuhkan kekompakan dalam hal-hal strategis," kata Dadang melalui pesan singkat pada VIVA.co.id, Jumat 21 Juli 2017.
Menurut dia, kalau anggota parpol koalisi tidak komitmen, maka ia menganggapnya sebagai hal yang aneh. Hal ini yang akan memengaruhi kesolidan partai politik pendukung pemerintah.
"Tentunya PAN juga harus kesatria, untuk memilih berada di luar atau dalam pemerintahan," kata Dadang.
Sebelumnya, empat fraksi memutuskan walk out dalam pemungutan suara pembahasan RUU Pemilu, antara lain, Fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN.
Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto mengambil alih sidang paripurna setelah tiga wakil ketua DPR walk out atau keluar ruangan rapat sebagai bentuk protes mengikuti fraksinya. Memimpin paripurna, Novanto langsung meminta persetujuan peserta sidang untuk mengesahkan RUU Pemilu dengan presidential threshold 20 persen, setelah menerima palu sidang dari Fadli Zon yang walk out. RUU Pemilu pun disahkan.
