DPR: Isu 5.000 Senjata Jangan Dibiarkan Simpang Siur

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Kiri) bersama Presiden Joko Widodo (kanan).
Sumber :
  • Biro Pers Kepresidenan

VIVA.co.id – Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait isu pembelian 5.000 pucuk senjata api menuai kontroversi. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai, tahun politik bisa saja terjadi miskomunikasi.

"Ini tahun politik, bisa saja miskomunikasi yang dikonotasikan dengan politik dan sebagainya," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 25 September 2017.

Agus meminta pihak-pihak terkait agar bisa duduk bersama menjelaskan kepada publik dan juga parlemen. Diharapkan, dengan itu tak ada kecurigaan-kecurigaan yang mengarah ke politik terkait dengan isu ini.

"Duduk bersama menjelaskan kepada rakyat dan DPR. Jangan sampai isu ini berhimpitan dengan isu politik," tutur politisi Demokrat tersebut.

Dia juga menyerahkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan isu pembelian senjata ini. Agus meminta pemerintah tak membiarkan simpang siur isu ini.

Menurut dia, seharusnya pemerintah cepat merespons terkait persoalan yang sudah menjadi konsumsi publik.

"Ini kan lingkup pemerintah. Kita serahkan pada pemerintah untuk selesaikan ini. Miskomunikasi harus dijelaskan kepada rakyat dan DPR supaya enggak simpang siur," kata Agus.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan dalam forum internal dan bukan kepada publik bahwa ada institusi di luar TNI yang memesan senjata api secara ilegal. Gatot menyebut senjata itu dipesan institusi non militer dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.

12 Program Kerja KSAU Baru, Meningkatkan Pola Operasi hingga Persiapan Mobilisasi ke IKN
VIVA Militer: Kasum TNI pimpin upacara laporan kenaikan pangkat 19 Pati TNI

19 Pati TNI Naik Pangkat Lebih Tinggi, Ini Daftar Namanya

Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat dipimpin oleh Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan

img_title
VIVA.co.id
23 April 2024