VIVA.co.id – Badan Pengawas Pemilu akan meminta keterangan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait adanya dugaan permintaan uang untuk didukung menjadi cagub Jabar. Pemanggilan terhadap Dedi untuk menelusuri dugaan indikasi politik mahar.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan pemanggilan terhadap Dedi akan dilakukan lembaga Pengawas Pemilu Jabar.
"Jadi mau dipanggil kayaknya (Bawaslu Jawa Barat). Sedang dikaji untuk dipanggil juga," kata Afifuddin saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 4 Oktober 2017.
Menurut Afifuddin, pihaknya menemui kendala dalam menindaklanjuti temuan tersebut apabila tak ada laporan dari masyarakat. Pasalnya, pernyataan Dedi yang diberitakan media massa disebutkan bahwa yang meminta mahar merupakan orang di luar struktur partai.
Afifuddin mengatakan keterangan dari Dedi penting untuk membuktikan kebenaran permintaan uang tersebut demi meloloskan langkah menjadi calon Gubernur.
"Kalau lihat konteksi berita kan bukan orang partai langsung (yang meminta). Tapi insya Allah sedang diproses," kata dia.
Mendekati proses penetapan calon kepala daerah pada musim pemilu, menurutnya, kerap terjadi transaksi politik uang.
Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya bakal berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pencegahan dan penindakan tentang politik uang semasa proses politik di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
"Salah satu keinginan kami untuk audiensi dengan KPK menanggapi atau sharing seputar mahar dan pusaran uang dalam pilkada dan (agenda) politik lainnya," kata dia. (ase)
Zulhas Yakin Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta Bukan Jabar
Zulhas menuturkan PAN akan berkoalisi dengan sejumlah partai untuk menghadapi Pilkada 2024. Salah satunya adalah Gerindra.
