- VIVA.co.id/Adi Suparman
VIVA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, meminta Setya Novanto untuk mengikuti proses hukum yang berlaku ketika ditetapkan menjadi tersangka kasus e-KTP.
Menurut dia, posisi Novanto sebagai Ketua DPR harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan dipanggilnya yang bersangkutan dalam pemeriksaan penyidik KPK.
"Apalagi sebagai pimpinan lembaga negara tentu pak Nov (Setya Novanto) harus mengikuti proses hukum yang ada," kata Zulkifli ketika ditemui di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Minggu, 19 November 2017.
Zulkifli mengatakan, nama baik lembaga negara penting demi menjaga ketahanan nasional. Bahkan ia menyatakan, citra lembaga parlemen oleh berbagai survei terus merosot dengan berbagai indikasi, salah satu di antaranya korupsi dan kinerjanya terus menurun sebagai wakil rakyat.
Bila dibiarkan, kata dia, kasus Novanto, bisa memperburuk citra lembaga parlemen dan mungkin saja tidak dipercayai lagi oleh masyarakat. "Wah hancur DPR. (Buktinya) survei 20 persen. Ya kan?" ujar Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.
Namun demikian, Zulkifli menyatakan, semua pihak harus menghormati keputusan Novanto jika dirinya menempuh praperadilan atas penetapan status tersangka.
Ia tak mau terlalu cepat mengusulkan adanya pergantian Ketua DPR lantaran hal tersebut merupakan hak kewenangan partainya.
"Pak Nov kan ada peluang praperadilan, dan pengganti (Ketua DPR) hak-nya Golkar," kata dia.
