- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Calon kandidat Gubernur Jawa Barat 2018 Deddy Mizwar sempat terlibat perdebatan dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid soal kontrak politik. Hal ini menyangkut kesiapan Deddy dalam kontrak politik yang mendukung calon presiden Demokrat.
Wakil Ketua Umum DPP Demokrat Roy Suryo menilai wajar pakta integritas Deddy sebagai kader itu. "Justru kami mempertanyakan kenapa ada kader partai lain mempersoalnya kesepakatan internal Partai Demokrat," kata Roy dalam pesan singkatnya, Rabu, 3 Januari 2018.
Roy mengatakan setiap partai punya etika masing-masing. Dia menilai pakta integritas seperti itu justru harus dijunjung agar tidak ada kader yang nanti jadi kutu loncat atau bahkan berkhianat.
"Sehingga tidak mudah ada yang bisa 'loncat-loncat', bahkan 'khianat selalu'," jelas Roy.
Roy mempersilahkan masyarakat untuk menilai. Menurut dia persoalan internal sebaiknya diselesaikan di internal partai masing-masing.
"Tidak usah mencampuri apalagi meributkan urusan eksternal alias tetangganya, bukan?" kata Roy.
Sebelumnya, Hidayat Nur Wahid dan Deddy Mizwar sempat berdebat di media sosial Twitter pada Senin, 1 Januari 2018. Perdebatan ini dipicu unggahan Hidayat yang mengunggah foto dokumen kontrak politik yang ditandatangani Deddy Mizwar pada akun Twitter-nya.
Dokumen itu memperlihatkan komitmen Deddy mendukung calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Demokrat pada Pemilu 2019.
Dalam dinamika Pilgub Jabar, awalnya PKS berniat mengajukan Deddy Mizwar sebagai calon gubernur Jawa Barat. Tapi, keputusan itu kemudian diubah dan PKS berpaling dari Deddy untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra dengan menduetkan Mayjen (Purn) Sudrajat-Ahmad Syaikhu sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.
