- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Partai Demokrat mengkritik sikap tokoh Partai Keadilan Sejahter, Hidayat Nur Wahid, yang mengumbar foto dokumen kontrak politik atau pakta integritas dengan Deddy Mizwar sebagai calon gubernur Jawa Barat.
Kontrak politik, menurut Demokrat, sesungguhnya hal yang wajar saja. Namun belakangan menjadi polemik setelah Nur Wahid mengunggahnya foto dokumen itu ke publik melalui akun Twitter-nya, sehingga menyebabkan perselisihan terbuka antara Nur Wahid dengan Deddy Mizwar.
"Kami terkejut ketika petinggi PKS tiba-tiba menyatakan 'Pak Demiz (Deddy Mizwar) tidak kami dukung karena pakta integritas’,” kata Ketua Partai Demokrat Jawa Barat, Irfan Suryanegara, di Bandung pada Kamis, 4 Januari 2018.
Demokrat, kata Irfan, sangat menghormati apa pun keputusan politik PKS, termasuk pilihan berpaling dari Deddy Mizwar dan kemudian berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk menduetkan Sudrajat dengan Ahmad Syaikhu. Namun seyogianya tak diikuti dengan mengungkit-ungkit urusan partai lain.
PKS, dia berargumentasi, lebih baik berterus terang saja menyatakan, “Sudah saja, sampaikan ‘kami dari PKS tidak lagi bersama Deddy Mizwar karena ada yang lebih, yaitu Sudrajat', selesai.”
Meski polemik Nur Wahid dengan Deddy Mizwar itu diklaim sudah diakhiri baik-baik, Irfan menilai sikap sang mantan Presiden PKS tak elok. Sikap itu seolah memperlihatkan PKS berseteru dengan Demokrat gara-gara Deddy Mizwar. Padahal, katanya, “Kami di Jawa Barat antara Demokrat dan PKS sangat guyub.”
Polemik di Twitter
Hidayat Nur Wahid dan Deddy Mizwar berpolemik di media sosial Twitter pada 1 Januari 2018. Mulanya Nur Wahid mengunggah foto dokumen kontrak politik yang ditandatangani Deddy Mizwar pada akun Twitter-nya. Dokumen itu memperlihatkan komitmen Deddy mendukung calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Demokrat pada Pemilu 2019.
PKS semula berniat mengajukan Deddy Mizwar sebagai calon gubernur Jawa Barat. Tapi keputusan itu kemudian diubah dan PKS berpaling dari Deddy untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra menduetkan Sudrajat-Ahmad Syaikhu sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.
Deddy lantas menanggapi unggahan Nur Wahid itu sebagai alasan PKS batal mencalonkannya. Dia merasa perihal itu masalah wajar dan tak semestinya dipersoalkan.
“kalo dokumen itu yg dimaksud mk dosa apa yg sy lakukan pd PKS.bukankah Ustadz sbg kader PKS juga harus mendukung capres/cawapres yg diusung PKS?" Deddy mempertanyakan.
