- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA – Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto mengaku masih menunggu hasil rapat di partai itu, terkait dengan polemik internal.
Di mana sebelumnya terjadi aksi saling pecat, Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Syarifudin Sudding dipecat oleh Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO). Kemudian bersambut, Sekjen Hanura yang dipecat itu melalui sejumlah Dewan Pimpinan Daerah memutuskan memecat OSO selaku ketua umum.
"Tetapi, percaya Partai Hanura yang diawal didesain, yang selalu memenuhi hasrat politiknya, sesuai dengan AD/ART-nya," ujar Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 15 Januari 2018.
Karena partai melandaskan semuanya pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), maka apapun jabatannya harus sesuai kaidah itu. Termasuk, posisi ketua umum, yang diemban OSO.
"Nanti kalau terjadi penyimpangan, sesuai hal yang perlu diluruskan, di sana ada Dewan Penasehat (ketuanya) Subagyo Hadi Siswoyo, ada Dewan Pakar, Dewan Partai, yang ngurusi masalah internal partai," jelas Menko Polhukam itu.
Menurut Wiranto, partai sudah memiliki AD dan ART. Maka untuk menyelesaikan masalah internal di kepengurusan yang dipimpin OSO, harus melalui jalur itu.
"Kalau pun di sana ada yang tidak puas, sesuatu yang dianggap tidak tepat, diselesaikan internal partai, dengan cara memenuhi AD/ART di sana," ujar dia.
Dengan adanya persoalan di jajaran DPP tersebut, Dewan Pembina yang diketuai Wiranto akan melihat seperti apa persoalannya. Sehingga dari situ, akan diambil sikap untuk menyelesaikannya.
Wiranto berharap, konflik ini selesai dengan baik. Sehingga, tidak perlu diributkan, apalagi sampai melibatkan orang-orang di luar partai.
"Di sini ada Dewan Pembina partai, yang membina partai. Agar, partai itu tetap eksis, kalau ada masalah dan sebagainya. Jadi. itu yang tidak perlu kita bincangkan di luar partai. Karena, ini masalah internal saja," kata mantan Panglima ABRI ini.
OSO arogan
Sebelumnya, sejumlah fungsionaris Partai Hanura membeberkan sejumlah alasan pemecatan Oesman Sapta Odang dari posisi Ketua Umum. Salah satunya adalah kepemimpinan yang arogan dari OSO dan kerap mengganti Ketua Dewan Pimpinan Daerah Hanura seenaknya.
"Ada yang menyatakan dipecat seenaknya, tanpa melalui proses rapat harian dan seterusnya, kemudian ancaman," kata Ketua DPP Hanura, Rufinus Hutauruk di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin 15 Januari 2018.
Rufinus mengatakan OSO sudah sering ditegur terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya. Teguran itu berdasarkan laporan dari DPD kepada Sekretaris Jenderal Hanura. "Tetapi, tidak pernah direspons," terang Rufinus.
Setelah pencopotan ini, Partai Hanura, kemudian akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Munaslub juga sudah memenuhi syarat, yakni didukung oleh 2/3 suara daerah.
"Karena ini keinginan 27 DPD. Sangat mayoritas sekali. Dan, 400 lebih DPC. Ya, siapa yang ingin dipimpin orang yang enggak karuan dalam memimpin, selalu berdasarkan ancaman-ancaman," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Dadang Rusdiana.
Sehingga, DPP Partai Hanura melakukan pemecatan terhadap ketua umumnya, yakni Oesman Sapta Odang, berdasarkan permintaan dari 27 Dewan Pimpinan Daerah Hanura dan berbagai Dewan Pimpinan Cabang, melalui mekanisme mosi tidak percaya.
