- raudhatul zannah/viva
VIVA – Ketimpangan antarwilayah masih merupakan pekerjaan rumah yang butuh semua pihak, tidak hanya pemerintah. Indikasi tersebut, setidaknya tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang selama dua dekade terakhir masih terkonsentrasi di kawasan bagian barat Indonesia.
Hal itulah yang menjadi dasar Nawa Cita Presiden Joko Widodo, sangat intensif mengedepankan pembangunan Indonesia dari timur. Strategi ini mencakup investasi besar di bidang infrastruktur untuk memperbaiki transportasi dan konektivitas, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa.
Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah juga mempercepat pengembangan kawasan perbatasan, kepulauan terluar, dan daerah tertinggal. Agar, pemerataan pertumbuhan ekonomi bisa terwujud.
“Kawasan Timur Indonesia masih belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Bambang dikutip dari keterangan resminya, Jumat 11 Mei 2018.
Selain upaya dari pemerintah, Bambang mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas juga mengundang masyarakat luas, baik mahasiswa, peneliti, akademisi, pakar pembangunan, pengambil kebijakan, sektor swasta, maupun masyarakat sipil untuk menyumbang ide untuk menekan ketimpangan. Hal itu dilakukan dengan ikut serta dalam ajang call for papers untuk Indonesia Development Forum (IDF) 2018.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, call for papers diharapkan berisi masukan solusi dan inovasi pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan ketimpangan wilayah.
Secara lebih rinci, tambah Rudy, pengajuan makalah yang dibuka mulai tanggal 22 Maret 2018 dan ditutup pada 19 Mei mendatang. Sedangkan pemberitahuan hasil seleksi, akan dilakukan pada tanggal 6 Juni 2018, dan pengajuan makalah lengkap dilaksanakan pada 22 Juni 2018.
Kantor Bappenas
Makalah yang terpilih akan dipresentasikan pada Forum IDF 2018 pada tanggal 10-11 Juli 2018, serta akan dipublikasikan dalam jurnal yang terdaftar di ISBN/ISSN. Semua makalah yang dipresentasikan di IDF 2018, juga akan dipublikasikan dalam Jurnal Perencanaan Pembangunan Indonesia.
“Kami percaya, banyak sekali gagasan inovatif dan membangun untuk mengatasi masalah disparitas di Indonesia. Kami ingin mengundang para ahli, akademisi dan masyarakat sipil untuk memberikan gagasan dan terobosan baru yang nantinya dapat menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024,” tambahnya.
IDF 2018 merupakan upaya bersama yang digagas Kementerian PPN/Bappenas dan didukung oleh Pemerintah Australia, melalui Knowledge Sector Initiative (KSI). Acara ini akan dilaksanakan pada 10-11 Juli 2018, dan dihadiri para pimpinan lembaga pemerintahan, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta.
