- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut utang Pemerintah, BUMN dan lembaga publik hingga saat ini yang telah mencapai Rp9.000 triliun.
Prabowo mengutip pernyataan data utang negara-negara di dunia yang dikeluarkan oleh Moody's. Total utang RI itu dinilainya membahayakan perekonomian nasional.
"Kalau tadi disampaikan pandangan dari Moody’s, saya merasakan dia mengatakan kita di ranking 3. Tapi kalau kita bandingkan dengan dua ranking di atasnya yaitu Malaysia maupun India. Indonesia kan (utangnya) jauh lebih rendah," kata Sri di kantornya, Senin 25 Juni 2018.
Lebih lanjut dia mengatakan, total Utang Pemerintah per akhir Mei 2018 adalah sebesar Rp4.169,09 triliun atau sekitar 29,58 persen terhadap PDB hingga Mei 2018 yang diasumsikan sebesar Rp14.092,72 triliun. Dia menegaskan bahwa utang itu harus dibandingkan secara konsisten.
"Kalau utang korporasi itu dibandingkan dengan volume korporasi dan revenue-nya. Kalau BUMN ya BUMN terhadap total aset, kalau rumah tangga ya rumah tangga," katanya.
Dia menegaskan, pemerintah akan tetap menjaga pengelolaan keuangan negara di APBN secara hati-hati.
"Yaitu sesuai dengan perundang-undangan, dan mengikuti indikator kesehatan keuangan," ujarnya.
Lebih lanjut, terkait ketergantungan Indonesia terhadap luar negeri dari sisi pembeli surat utang negara, Sri mengatakan bahwa data yang telah disampaikan memang cukup tinggi yakni sebesar 37 persen, atau cukup banyak pembeli surat utang Indonesia dari luar negeri.
"Kalau interpretasi yang disebutkan positif, itu berarti kita dipercaya dunia kalau (mereka) mau membeli," katanya.
Sebagai informasi, Hingga Mei 2018 Utang Pemerintah Indonesia sebesar Rp4.169,09 triliun atau tumbuh 13,55 persen secara tahunan. Angka itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp767,82 triliun dan Surat Berharga Negara sebesar Rp3.401,77 triliun.
Rasio utang terhadap PDB ditetapkan 29,58 persen dari asumsi total PDB hingga Mei 2018 sebesar Rp14.092,72 triliun.
