Pemerintah Luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta

Menko Perekonomian Darmin Nasution
Sumber :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

VIVA – Pemerintah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta guna menyediakan satu peta yang akurat dan akuntabel. Tujuannya adalah agar segala perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah serta berbagai kebijakan nasional lainnya, dapat mengacu pada data spasial yang terpusat dan akurat.

img_title Selama Jadi Menko, Darmin Akui Sulit Koordinasi ke Menteri Pertanian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan, sebagai salah satu program prioritas dalam pelaksanaan Nawacita, Kebijakan Satu Peta ini akan menjadi dasar perencanaan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Sebanyak 83 dari total 85 peta tematik, atau sekitar 98 persen, dari 19 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di 34 provinsi, telah selesai dilakukan kompilasi dan integrasi," kata Darmin di kawasan Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa 11 Desember 2018.

img_title Pemerintah Kesulitan Salurkan KUR sektor Produktif

Darmin menekankan, hingga saat ini hanya tinggal dua peta tematik saja yang belum tersedia. Yakni pertama, Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional, yang saat ini sedang dalam proses penetapan. Kedua adalah Peta Batas Administrasi Desa dan Kelurahan, yang sedang difasilitasi oleh Badan Informasi Geospasial dan perlu ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah untuk penetapannya.

“Peta-peta tematik hasil integrasi tersebut telah diunggah ke dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta, dan sudah dapat diakses oleh K/L maupun Pemda sejak peluncuran ini,” kata Darmin. 

img_title Daya Saing RI Turun, Menko Darmin: Perbaikan Negara Lain Lebih Cepat 

Darmin menjelaskan, salah satu tantangan yang harus segera diselesaikan adalah masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. Berdasarkan hasil identifikasi dari Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT untuk Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan telah selesai.

Ke depannya, lanjut Darmin, kegiatan sinkronisasi tersebut akan dilanjutkan untuk pulau-pulau lainnya, hingga dapat diselesaikan untuk seluruh Indonesia di tahun 2019 mendatang.

“Sebagai salah satu upaya penyelesaian isu tersebut, pemerintah juga menyusun Buku Pedoman Sinkronisasi. Buku ini memuat langkah-langkah penyelesaian tumpang tindih yang inklusif,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Diketahui, Program Percepatan Kebijakan Satu Peta ini sebelumnya telah diatur sejak tahun 2016, melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.

Saat ini, sebagian besar K/L Walidata dan Pemda telah memiliki Simpul Jaringan yang terhubung, dengan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Tata cara operasional Geoportal tersebut juga tertuang dalam Buku Pedoman Geoportal Kebijakan Satu Peta. (zra)

Eks Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution

Erick Thohir Tunjuk Darmin Nasution Jadi Komut Pupuk Indonesia

Darmin menggantikan Bungaran Saragih.

img_title
VIVA.co.id
5 Agustus 2020
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut