JICT Tegaskan Tak Menoleransi Karyawan yang Rugikan Perusahaan
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menegaskan, tidak akan menoleransi para pekerjanya yang melakukan upaya-upaya yang merugikan perusahaan. Apalagi reputasi yang dibangun perusahaan saat ini sudah baik.
"Kami tidak akan menoleransi kejahatan yang dapat merusak perusahaan dan mental profesional yang selalu menjadi standar kerja di JICT," kata Wakil Direktur JICT Riza Erivan dikutip dari keterangan resminya, Jumat 8 Februari 2019.Â
Dia menegaskan, pernyataan itu dikeluarkan guna memperkuat putusan penolakan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Jakarta Utara, Rabu lalu terhadap seluruh gugatan mantan anggota Serikat Pekerja (SP) JICT Dadi Mausup Cahyadi.Â
Dadi merupakan seorang senior manager HRD di JICTÂ yang di-PHK oleh manajemen. Dia telah melakukan penyesuaian upah pokok beberapa karyawan JICTÂ lainnya, tanpa persetujuan manajemen. Aksi ini baru ketahuan ketika audit internal dilakukan.Â
Aksinya ini diduga telah dilakukan cukup lama dan baru ketahuan ketika manajemen melakukan audit internal. Atas aksinya, manajemen JICT langsung melakukan PHK terhadap Dadi setahun lalu. Sontak putusan itu membuat sejumlah pengurus SP JICT protes dan membela kecurangan Dadi.Â
Namun, aksi tersebut tak digubris oleh manajemen JICT. Kesalahan Dadi tidak bisa ditoleransi karena sangat membahayakan perusahaan.Â
"Sebagai operator terminal peti kemas terbesar di Indonesia, tingkat kesejahteraan di JICT sudah sangat tinggi dan melebihi standar di industri. Menjadi sebuah kejahatan jika ada pekerja yang merusak perusahaan sendiri, apalagi ia seorang anggota serikat pekerja," tuturnya.
Sebelum gugatan Dadi ditolak hakim, sejumlah gugatan pekerja JICT terhadap perusahaan juga ditolak hakim. Misalnya, gugatan lima pekerja JICT terhadap manajemen terkait kenaikan gaji yang tidak sesuai ketentuan direksi.Â
Dalam putusan No 233/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst majelis hakim yang diketuai Wiwik Suharsono menolak seluruh gugatan para pekerja tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya hakim menyatakan bahwa kenaikan gaji secara sepihak yang dinikmati oleh lima penggugat  tidak sesuai dengan ketentuan direksi.Â
Kenaikan gaji pokok sebesar 14,26-36,82 persen pada tahun 2017 yang dilakukan juga oleh Dadi Mausup Cahyadi melebihi ketentuan direksi dan PKB sebesar 4,53 persen. Dalam kasus ini, Dadi diketahui telah menaikkan gaji pokok 73 pekerja JICT, sebagian besar merupakan anggota SP JICT, yang tidak sesuai ketentuan direksi JICT. Â