IA-CEPA Disepakati, Wapres JK Pede Saling Menguntungkan

Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sumber :
  • Reza Fajri/VIVA.co.id.

VIVA – Indonesia dan Australia menyepakati kerja sama di bidang perdagangan barang dan jasa, investasi, serta sejumlah bidang lainnya. Hal tersebut tertuang dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). 

BPS Sebut Seruan Boikot Produk Israel Tidak Signifikan Pengaruhi Kinerja Perdagangan

Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan perjanjian kerja sama ini saling menguntungkan kedua negara. "Ini adalah kemitraan yang saling menguntungkan," kata JK di acara penandatanganan perjanjian di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin 4 Maret 2019.

Wapres menjelaskan, Indonesia membutuhkan pelayanan yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusianya. Dia berharap kerja sama edukasi dan pelatihan dengan Australia juga bisa meningkatkan hal itu.

Bea Cukai Dukung Perdagangan Internasional Melalui Program AEO

"Dengan agenda besar Indonesia selanjutnya adalah meningkatkan sumber daya manusianya, untuk menjadikan kami lebih kompetitif dan siap menghadapi abad berikutnya," ujar Wapres JK.

Menurut JK, kerja sama strategis antara Indonesia dan Australia ini bukan hanya untuk menargetkan pasar di masing-masing negara. Tetapi, juga untuk menyasar pihak ketiga.

Gencarkan Perdagangan Internasional, Bea Cukai Bahas Skema Ketentuan ATIGA

"Contohnya, misalnya membangun industri daging sapi untuk memenuhi wilayah Timur Tengah dan Indonesia. Atau membangun industri makanan menggunakan bahan-bahan bersumber dari Australia, diproduksi di Indonesia untuk pasar global," kata JK.

Perjanjian IA-CEPA ini akan menghilangkan 100 persen tarif Australia. Sementara itu, 94 persen tarif Indonesia, akan mulai dihapuskan secara bertahap.

Sektor industri utama kedua negara yang akan diuntungkan dari penghapusan tarif ini mencakup sektor otomotif, tekstil, alas kaki, agribisnis, makanan dan minuman, serta furnitur.

"Perjanjian ini akan memastikan lingkungan ekonomi yang lebih kuat dan transparan," kata Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita sebelumnya. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya