- ANTARA FOTO/Arnas Padda
VIVA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung Perum Bulog bisa bersinergi dengan Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT. Belakangan ini, beras Bulog di beberapa wilayah disebut menumpuk di gudang, bahkan ada yang membusuk lantaran tak tersalurkan.
Bulog diketahui selama ini tak terlibat dalam program BPNT yang digerakkan oleh Kemensos. Lalu, baru-baru ini, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita telah memastikan akan memasukkan Bulog sebagai pemain utama dalam BPNT.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, pihaknya mendukung sinergi Bulog dengan Kementerian sosial dalam penyaluran BPNT. Menurut dia, pemerintah seharusnya mengedepankan kepentingan publik yang lebih luas.
"Seharusnya Bulog bersinergi dengan program BPNT karena efektif untuk menjamin orang miskin untuk mendapatkan beras dengan kualitas yang baik," kata Tulus dalam keterangan resmi, Rabu 3 Juli 2019.
Menurut Tulus, jika pemerintah konsisten dengan era digital ekonomi, maka BPNT adalah sebuah keniscayaan yang tak mungkin dihindari, bahkan merupakan instrumen yang efektif. Hal ini disampaikan Tulus untuk merespons sengkarut Perum Bulog dan Kemensos itu.
Selain itu, dia menambahkan, BPNT merupakan program yang akuntabel dan transparan, sejalan dengan upaya memberantas praktik koruptif dan kolutif. Dari sisi konsumen sendiri, kata dia, BPNT juga sejalan dengan perlindungan konsumen.
"Karena konsumen punya hak untuk memilih bantuan pangan dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau. BPNT hal yang sangat relevan dengan penjaminan hak-hak konsumen sebagaimana mandat UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," tuturnya.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, sebelumnya mengancam mundur dari jabatannya jika program BPNT nanti dikelola seluruhnya oleh Kemensos tanpa Bulog.
"Kalau Mensos mau ambil alih BPNT, silakan. Saya bangga dan hormat. Kalau perlu saya janji, kalau bisa ambil alih (program) ini 100 persen, saya mundur dari Dirut Bulog. Betul nih, dengerin semua," kata Buwas di kantornya, kawasan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juli 2019. (ren)
Kebutuhan Beras SPHP se-Kalbar Hampir 200 Ton per Hari
Sejak awal tahun 2024 ini, beras SPHP yang sudah Perum Bulog gelontorkan sampai dengan saat ini sebanyak 4.937 ton.
