- Arrijal Rachman/VIVAnews.com
VIVA – Pemerintah akan memperluas kebijakan penempatan dana di perbankan. Penempatan dana murah itu tidak lagi hanya di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melainkan hingga Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan hal tersebut. Menurutnya, perluasan penempatan dana itu nantinya akan melibatkan banyak bank, tidak lagi hanya empat bank Himbara.
"Penempatan dana jilid kedua tadinya Himbara, ini akan diperluas. Bank-bank yang terlibat akan banyak dan secara spesifik kita melihat BPD," kata Febrio secara virtual, Jumat, 24 Juli 2020.
Febrio mengatakan, perluasan itu akan difokuskan terhadap BPD, karena bank tersebut secara umum sangat berhubungan erat dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah-daerah. Upaya itu diharapkan bisa cepat mendorong ekonomi daerah.
Baca juga: Video Aksi Penusukan Imam Masjid di Pekanbaru
Penempatan dana itu, dia melanjutkan, juga akan diiringi dengan kebijakan penjaminan yang lebih kuat. Semakin besar dana yang ditempatkan pemerintah disalurkan ke sektor-sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19, maka penjaminannya akan semakin besar.
"Yang normal itu 60:40, 60 persen risiko dari perbankan di-cover pemerintah. Sedangkan sektor terdampak besar seperti hotel, restoran, tempat wisata dan sektor padat karya, itu kita kasih penjaminan lebih besar, ke arah 80 persen," tuturnya.
Adapun proses pelaksanaan penempatan dana di bank Himbara, yang telah mulai dilakukan pertengahan bulan ini, telah disalurkan perbankan dengan sangat menggembirakan.
"Sampai data minggu lalu menunjukkan Rp36 triliun yang tercipta kredit modal kerja baru. Jadi belum satu bulan telah mencapai satu kali. Janji mereka (Himbara) tiga bulan tiga kali lipat, ini makanya on track kami melihat, ini jalannya baik," tutur Febrio. (art)
