- ANTARA FOTO/Wahyu Putro
VIVA – Pemerintah memiliki target yang tinggi terkait ketahanan energi di Tanah Air. Di tahun 2030, pemerintah mencanangkan tidak lagi mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG).
Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, usai mengikuti sidang paripurna yang dipimpin langsung Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
"Dalam strategi nasional ini kita rencanakan di tahun 2030 kita tidak lagi mengimpor BBM, dan diupayakan juga tidak lagi melakukan impor LPG," kata Arifin dalam keterangannya persnya usai sidang paripurna dengan topik Dewan Energi Nasional, Selasa 20 April 2021.
Menurut Arifin, pemerintah menyadari kebutuhan energi ke depan semakin meningkat. Maka dari itu, penyediasn energi yang ramah lingkungan juga sedang didorong.
Pemerintah terus mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (EBT) sebagai bauran energi nasional untuk mengurangi emisi.
Menuju tahun 2030, lanjutnya, pemanfaatan EBT terus dipantau peningkatannya dari yang saat ini baru mencapai 10,5 gigawatt.
"Di 2025 kita upayakan bauran ini bisa mencapai 38 ribu megawatt. Tulang punggungnya nanti dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang dalam perkembangannya dari hari ke hari makin ekonomis," kata dia.
Di kesempatan yang sama, Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan optimalisasi energi baru terbarukan perlu kesiapan yang matang.
Menurut dia, inovasi dan teknologi adalah kunci memastikan ketersediaan energi yang ramah lingkungan di masa depan.
"Tentunya target akhirnya pada 2024 kita bisa mendapatkan peningkatan dari energi baru terbarukan dalam energi bauran nasional," kata Bambang.
Prabowo Ingin RI Pakai BBM B100, Menteri ESDM Sebut Tahun Depan Baru B40
Presiden terpilih Prabowo Subianto mewacanakan beberapa tahun ke depan, Indonesia mampu mengubah BBM jenis biodiesel seluruhnya berbahan baku dari kelapa sawit atau B100.
