Polemik Biaya UKT Perguruan Tinggi Naik, Pakar Ekonom: Investasi Pendidikan Penting
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Jakarta - Mahalnya biaya pendidikan perguruan tinggi tengah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, banyak dari mahasiswa di perguruan tinggi melakukan aksi untuk menolak kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).
Polemik kenaikan harga UKT membuat keresahan, biaya kuliah yang semakin mahal juga disebut usai terbitnya Permendikbud No 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di Lingkungan Kemendikbud.
Kampus Universitas Indonesia
- VIVA.co.id/Galih Purnama (Depok)
Permendikbud No 2 Tahun 2024 ditetapkan oleh Mendikbud Ristek RI, Nadiem Makarim pada 19 Januari 2024 membuat keresahan masyarakat karena memberatkan, sebab kenaikannya hingga 800 persen.
Menanggapi polemik tersebut, Direktur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyebut, pemerintah mengalokasikan biaya di sektor pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih rendah.
"Kalau kita lihat dari sektor pendidikan terhadap APBN memang besarnya kurang lebih 20 persen, rasio alokasi dananya terhadap APBN total 20 persen kurang lebih," kata Esther saat dihubungi VIVA, Rabu 22 Mei 2024.
"Namun kalau kita cermati dan dibandingkan dengan PDB (Produk Domestik Bruto) itu besarnya kurang lebih dua sampai empat persen, jadi masih rendah sekali," lanjutnya.
Pakar Ekonom dari INDEF itu lantas memaklumi fenomena biaya UKT bisa dinaikan lantaran dana di sektor pendidikan dari Pemerintah relatif rendah.
"Jadi dengan tuntutan kampus yang semakin tinggi, misalnya ada standar tertentu, itu kan semuanya duit yang ditanggung mahasiswa, itu bayarnya memakai UKT," bebernya.
Esther pun menyarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor pendidikan, yaitu dengan cara investasi pendidikan.
"Di sini peran pemerintah bisa lebih memperhatikan pendidikan, karena kita lihat negara-negara yang bisa maju itu negara yang melakukan investasi di sektor pendidikan," tekan Esther.
Negara-negara tetangga, sambung Esther, yang berinvestasi di sektor pendidikan antara lain Malaysia, Singapura dan China yang terbukti sukses.
