- Dok. Pertamina
VIVA – Pada Agustus 2021 Pertamina akan mengelola langsung Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) sehingga diharapkan bisa berkontribusi pada pemenuhan energi migas nasional. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau siap mendukung proses alih kelola tersebut.
Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan pihaknya sangat berharap dari proses alih kelola Blok Rokan tersebut, sehingga usai proses transisi pemerintah daerah bisa mengelola Participating Interest (PI) sebesar 10 persen.
“Kami sudah menyiapkan BUMD untuk berpartisipasi dalam pengelolaan PI ini,” ujar Syamsuar saat menerima kunjungan Jaffee Arizon Suardin, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Region Sumatera, di Riau dikutip Selasa 1 Juni 2021.
Syamsuar menjelaskan, setelah melalui proses penawaran dan evaluasi kepada seluruh BUMD di Provinsi Riau, akhirnya terpilih dua BUMD yang memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam PI di Blok Rokan, yaitu PT Riau Petroleum dan PT Bumi Siak Pusako.
Gubernur Riau juga berharap agar PHR bisa memberdayakan BUMD, kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal untuk kegiatan penunjang operasional Blok Rokan.
“Tidak kalah penting adalah status dari eks pekerja CPI beserta subkontraktornya. Hak-hak dari pekerja harus menjadi perhatian Pertamina,” katanya.
Sementara itu, kunjungan kerja Jaffe Arizon ke Gubernur Riau untuk persiapan alih kelola Blok Rokan. Dalam kunjungan ini Jaffee ingin memastikan proses transisi berjalan lancar dan Pemprov Riau mendukung proses peralihan pengelolaan Blok Rokan ke Pertamina.
Jaffee menjelaskan bahwa harapan dari pemerintah daerah akan menjadi perhatian PHR dan ke depannya diharapkan sinergi dan kerja sama yang sudah terjalin dengan baik akan semakin erat antara Pertamina dan Pemprov Riau.
Terkait dengan status bagi para eks pekerja CPI, tim Human Capital (HC) Pertamina telah menyiapkan semua hal yang diperlukan untuk proses transisi pekerja CPI menjadi bagian dari Pertamina.
“Akan kami pastikan semua hak-hak pekerja dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pertamina,” tegas Jaffee.
Diketahui, pengelolaan Blok Rokan oleh CPI akan berakhir pada 8 Agustus 2021, dan pada 9 Agustus 2021 Blok Rokan akan secara resmi dikelola oleh PHR dengan skema Production Sharing Contract (PSC) Gross Split dan pemerintah daerah memiliki hak PI sebesar 10 persen, berdasarkan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016.
Dalam rangkaian kegiatan kunjungan ini, Jaffee juga mengunjungi beberapa pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Riau, salah satunya adalah Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).
Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai berbagai hal terkait masyarakat Riau dan peran lembaga adat dalam Alih Kelola Blok Rokan. Datuk Syahril Abubakar, DPH LAMR Provinsi Riau, menyatakan dukungannya kepada PHR dalam proses alih kelola ini.
“LAMR berharap PHR mendorong peran serta masyarakat Riau dalam pengelolaan Blok Rokan agar lebih besar lagi di masa mendatang,” harap Datuk Syahril. LAMR juga berterima kasih telah diberi kesempatan untuk mengikuti proses dalam Alih Kelola Blok Rokan ini.
Selain itu, dalam rangkaian kegiatan yang sama, Jaffee juga bersilaturahmi dengan tokoh pimpinan Suku Sakai, termasuk Ketua GAPENAS (Gabungan Pengusaha Suku Sakai).
Blok Rokan berada di Provinsi Riau, dengan wilayah kerja di lima kabupaten yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkali, Siak dan Kampar, serta dua kota, yaitu Pekanbaru dan Dumai. Dengan luas wilayah kerja mencapai 6.300 KM2, Blok Rokan memiliki 80 lapangan produksi dengan jumlah sumur 12 ribu lebih.
“Saat ini produksi rata-rata Blok Rokan mencapai 165.000 BOPD dan tantangan terbesarnya adalah menjaga kestabilan produksi dengan angka decline rate yang masih cukup tinggi,” ujar Jaffee.
PT Pertamina Hulu Rokan Regional Sumatra, lanjut Jaffee, akan berupaya maksimal dengan mengedepankan prinsip Grow, Agressive, Massive, Efficient dan Resilient dalam setiap kegiatan operasionalnya.
