Saran Misbakhun Usai MK Cabut Impunitas di Perppu Corona
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu berharap para pengambil keputusan soal APBN tidak menjadi takut. Apalagi sampai ragu melaksanakan kebijakan usai MK membatalkan impunitas tersebut.
"Kalau sampai ketakutan ini menjadi paranoid atau trauma tersendiri bagi para pengambil kebijakan, akibatnya bisa banyak program pro rakyat dalam bentuk bantuan sosial, progam penanganan dan penanggulangan COVID-19, vaksinasi, dan PEN bakal akan terganggu atau tidak berjalan," jelas politisi asal Pasuruan Jawa Timur itu.
Anggota dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu secara khusus juga mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, benar-benar memegang kaidah iktikad baik dalam menjalankan kebijakan.Â
"Jangan sampai ada satu pasal pun yang tidak diikuti sehingga berpotensi terjadi pelanggaran," katanya.
Misbakhun menilai frasa 'iktikad baik' dalam putusan MK atas UU Nomor 2 Tahun 2020 memang memiliki cakupan luas. Namun, dia menyatakan putusan itu harus diikuti secara konsisten.Â
Dia menegaskan, putusan MK tersebut sebagai pengingat bagi para pengambil kebijakan di semua level. Termasuk tingkat pelaksana, untuk meluruskan niat dalam bekerja demi kepentingan rakyat.
"Bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara dalam situasi darurat pada jaman pandemi COVID-19 saat ini dalam penggunaan anggaran negara tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan di luar kebaikan, apalagi sampai mengambil manfaat pribadi yang melanggar peraturan perundang-undangan," terangnya.
Misbakhun Bantah Dirinya Terlibat Pemesanan Pita Cukai Rokok
Misbakhun membantah tudingan yang muncul dalam siniar "Bocor Alus" dan pemberitaan Majalah Tempo yang menyebut namanya terkait dengan urusan pita cukai rokok.
