- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, setelah hampir dua tahun pandemi COVID-19 menjadi bencana global, hal tersebut telah menyebabkan disrupsi ekonomi global cukup signifikan dari sisi supply maupun demand.
Karenanya, dengan melihat pengalaman sejarah terkait wabah pandemi global semacam ini, Sri Mulyani mengatakan disrupsi tersebut juga akan berdampak pada rendahnya produktivitas, tingginya angka pengangguran, serta menurunnya investasi.
"Di mana jika kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik, maka hal itu akan menorehkan luka dalam jangka panjang," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi, Rabu 17 November 2021.
Istilah 'luka' tersebut diakui Sri Mulyani juga turut dipakai oleh negara-negara anggota G20, yang juga sama-sama merasakan dampak dari pandemi COVID-19 yang berskala global tersebut.
Karena, negara-negara G20 itu juga meyakini bahwa luka semacam itu akan menghambat berbagai upaya pemulihan bisnis dan industri, bahkan bisa berimbas dalam jangka panjang terhadap sektor keuangan publik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr.
Apalagi, lanjut Sri Mulyani, luka ini juga akan berdampak terhadap sektor riil dan finansial, sehingga pada akhirnya juga bisa menghambat progres menuju pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan resilient.
"Jadi semua negara saat ini memang tengah berupaya mengatasi masalah-masalah tersebut, yakni dengan mengambil langkah kebijakan yang luar biasa demi mengatasi dampak multidimensi akibat pandemi COVID-19," kata Sri Mulyani.
"Termasuk yang terpenting adalah kebijakan fiskal di Indonesia melalui APBN, kebijakan moneter, serta kebijakan dan aturan sektor finansial," ujarnya.
Sri Mulyani Serahkan ke Pemerintahan Prabowo soal Kenaikan PPN Jadi 12 Persen pada 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun depan akan diserahkan kepada pemerintahan baru.
