Subsidi Bengkak, Sri Mulyani: Rakyat Terlindungi Tapi APBN Pikul Beban
- istimewa
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi subsidi yang dikucurkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat hingga akhir November 2021.
Dia menekankan, realisasi subsidi energi dan non-energi ini naik dipengaruhi oleh harga keekonomian dan realisasi penyaluran volume barang bersubsidi. Sehingga, dibanding akhir November 2020 angkanya melonjak.
"Rakyat terlindungi tapi APBN memang harus memikul bebannya," ungkap dia saat konferensi pers, Selasa, 21 Desember 2021.
Baca juga: Menkeu: Defisit Keseimbangan Primer November 2021 Turun 51,8 Persen
Sri mengungkapkan, subsidi energi hingga 30 November 2021 telah mencapai Rp102,5 triliun. Naik 15,7 persen dari periode yang sama tahun lalu Rp88,6 triliun. Realisasinya pun telah 92,7 persen dari pagu.
Untuk bahan bakar minyak (BBM), yaitu jenis Solar dan Mitan, dikatakannya telah mencapai 13,13 juta kiloliter dari sebelumnya 11,91 juta. Penyaluran LPG tabung 3 kg naik dari 5,88 juta kg menjadi 6,17 juta.
Sementara itu, realisasi penyaluran pelanggan listrik subsidi menurut Sri telah mencapai 38,10 juta dari 36,83 juta. Volume konsumsi listrik subsidi naik dari 50,83 terawatt hour (twh) menjadi 52,20.
Konferensi pers pengendalian defisit neraca transaksi berjalan
- VIVA/Arrijal Rachman
"Kenaikan konsumsi barang yang disubsidi pemerintah tentu menaikkan anggaran subsidi pemerintah karena harga juga meningkat," tegasnya.
Adapun subsidi non-energi naik dari Rp61,4 triliun menjadi Rp61,9 triliun. Ini menurutnya didukung percepatan pelaksanaan program subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan imbal jasa penjaminan (IJP).
Realisasi penyaluran subsidi bunga KUR naik dari tahun lalu 5,24 juta debitur menjadi 7,02 juta. Penyaluran Kredit KUR dari Rp167,84 triliun menjadi Rp265,87 triliun.
"Selain itu pemerintah juga bantu uang muka kredit perumahan (SBUM) dari 79,36 ribu unit rumah menjadi 142,97 ribu unit rumah," ungkap Sri.
BPH Migas Buka Suara soal Isu Subsidi BBM Pertalite Bakal Dialihkan ke Pertamax
Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman buka suara terkait isu pengalihan subsidi BBM Pertalite ke Pertamax.
