- VIVA/Anisa Aulia
VIVA – Berkaca pada Korea Selatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu didorong untuk meningkatkan status Indonesia dari upper middle income atau menengah atas menjadi high income atau negara berpendapatan tinggi.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu didorong ke arah 6-7 persen. Agar perekonomian dapat tumbuh tinggi dalam jangka panjang.
“Ekonomi potensial Indonesia perlu didorong, agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh tinggi dalam jangka panjang. Sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap atau tingkat pendapatan menengah, sebelum tahun 2045,” kata Amalia melalui telekonferensi, Kamis 24 Februari 2022.
Pertumbuhan Ekonomi (ilustrasi).
- VIVA/M Ali Wafa
Ia melanjutkan, berdasarkan hasil perhitungan Bappenas, menunjukkan ekonomi dapat tumbuh dengan rata-rata sebesar 6 persen, setiap tahunnya pasca COVID 19. Apabila hal tersebut terus terjadi hingga 2045 maka Indonesia akan keluar dari middle income trap pada tahun 2043.
“Dan artinya kita masih punya waktu sekitar 20 tahun untuk meningkatkan status Indonesia dari upper middle income ke high income. Pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa dalam waktu waktu 14 tahun, Korea Selatan dapat meningkatkan statusnya dari upper middle income ke high income,” jelasnya.
Ia melanjutkan, kunci dari suksesnya Korsel keluar dari hal tersebut adalah dengan melakukan transformasi ekonomi, riset, dan inovasi. Selain itu, komitmen yang besar dari pemerintah kepada masyarakat untuk keluar dari middle income menuju high income.
“Saatnya Indonesia membangun kembali menjadi lebih baik, tidak hanya berpuas diri hanya dengan pemulihan ekonomi.Tetapi kita harus tumbuh terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Saatnya kita melakukan redesign transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID 19,” ujarnya.
PR Pemerintah: Angka Kemiskinan Masih Jauh dari Target RPJMN 2020-2024
Pemerintah Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024.
