- Dokumentasi Kadin Indonesia.
VIVA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) yang akan digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada Kamis 23 Juni 2022.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menjelaskan, perhelatan ini dilakukan dengan agenda penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.
Dia mengatakan, nantinya para pengurus Kadin Indonesia bersama dengan semua Kadin Provinsi, akan merumuskan penyempurnaan AD/ART Kadin yang terakhir disempurnakan 12 tahun lalu.
"Sehingga perlu ada penyempurnaan kembali menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan perkembangan dunia usaha saat ini," kata Arsjad Rasjid dalam keterangannya, Kamis 23 Juni 2022.
Arsjad mengatakan, organisasi Kadin baik di pusat maupun di daerah sangat antusias dengan penyempurnaan AD/ART ini. Sebab, AD/ART ini menjadi pedoman utama bagi organisasi, untuk menjalankan peran dan fungsi Kadin.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid.
- Dokumentasi Kadin Indonesia.
"Sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha nasional," ujarnya.
Sebelumnya, Kadin telah menggelar serangkaian kegiatan sosialisasi penyempurnaan AD/ART. Di antaranya yakni Rapat Koordinasi Wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Kemudian, ada pula Rapat Koordinasi Asosiasi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin, dan Rapat Pengurus Lengkap (RPL).
Selanjutnya, ada pula Rapat Gabungan yang terdiri dari unsur Ketua Umum Kadin Indonesia, Dewan Pertimbangan, Para Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator, WKU, dan Kepala Badan.
Agenda Munassus ini sebelumnya juga telah dibahas di Rapat Dewan Pertimbangan, dan akan digelar dengan mengambil tema ‘Konsolidasi Organisasi yang Inklusif dan Kolaboratif dalam Meningkatkan Kinerja Kadin’.
Sebagai informasi, Munassus Kadin ini akan dihadiri sekitar 1.000 orang, terdiri dari unsur peserta dan peninjau. Peserta Munassus terdiri atas Anggota Biasa, Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi, Asosiasi Anggota Luar Biasa, Anggota Dewan Penasehat, Anggota Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Lengkap.
Sementara peninjau terdiri dari Anggota Dewan Kehormatan, utusan anggota Provinsi di luar peserta, utusan anggota Kabupaten/Kota, hingga tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat Indonesia tingkat nasional, serta dari unsur Pemerintah.
