- istimewa
VIVA – Langkah pemerintah dan Pertamina yang mempertahankan harga BBM jenis Solar dan Pertalite serta LPG 3 Kg di bawah harga pasar diapresiasi para ekonom. Namun, upaya itu dinilai miliki konsekuensi pada bengkaknya beban subsidi.
Seperti diketahui, harga minyak mentah global saat ini masih terus bertahan di atas US$110 per barel. Dan sejumlah badan usaha domestik dan di luar negeri menaikkan harga BBM, jauh di atas harga BBM yang dijual Pertamina.
Atas konsekuensi tersebut berdampak pada peningkatan beban subsidi energi dan kompensasi yang harus digelontorkan pemerintah hingga mencapai Rp500 triliun pada 2022. Sehingga subsidi BBM dan LPG 3kg harus tepat sasaran.
Baca juga: Usai Bersih-bersih BUMN Jaksa Agung Ungkap Sejumlah Temuan, Apa Itu?
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan para prinsipnya konsep subsidi seharusnya untuk membantu peningkatan daya beli masyarakat. Namun untuk subsidi BBM, tidak sepenuhnya tepat.
“Mengingat ada filosofi yang kurang tepat karena yang dapat subsidi justru yang mampu atau pemilik mobil,” kata Komaidi kepada media, dikutip Selasa 28 Juni 2022.
Komaidi menyebutkan subsidi telah menggerakkan ekonomi nasional, meskipun tidak sepenuhnya. Subsidi menjadi katalis ekonomi, terutama subsidi untuk angkutan umum dan barang.
“Kalau dari sejumlah kajian (dampaknya) positif meskipun ada temuan bahwa dampaknya masih bisa dimaksimalkan,” kata doktor ekonomi dari Universitas Trisakti yang menulis disertasi soal BBM dan LPG Subsidi.
Mekanisme yang dipilih dalam pemberian subsidi, lanjut Komaidi, seharusnya menggunakan subsidi langsung sehingga bisa tepat sasaran. Penerapan subsidi langsung lebih memungkinkan masyarakat relatif siap. “Saya melihat kuncinya justru ada pada kesiapan pemerintah,” katanya.
Pertalite
- ANTARA/M Agung Rajasa
Lalu, Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan subsidi BBM dan LPG 3kg memang miliki dampak positif pada konsumsi rumah tangga khususnya 40 persen pada kelompok miskin
Menurut dia, selama ini penduduk miskin dan rentan memanfaatkan subsidi BBM dan LPG sehingga terdapat disposable income yang digunakan untuk belanja kebutuhan lain.
“Kalau ada sisa belanja karena BBM-nya disubsidi, orang miskin bisa beli keperluan sekolah anak, misalnya. Ini sangat membantu menjaga daya beli terlebih saat ini ancaman dari kenaikan harga pangan terjadi,” ujar Bhima.
Bhima menyebutkan langkah pemerintah mengalokasikan dana Rp500 triliun untuk subsidi energi dan dana kompensasi jelas tidak percuma. Ini sangat membantu percepatan pemulihan konsumsi rumah tangga dan jaga stabilitas inflasi.
“Bayangkan kalau harga Pertalite naik menjadi harga keekonomian di Rp14.000 per liter yang pusing bukan hanya pemilik kendaraan bermotor tapi guncangan inflasi bisa melemahkan kurs rupiah dan membuat aliran modal keluar. Indonesia bisa terjun ke resesi ekonomi,” jelas Bhima.
Namun, lanjut Bhima, pendistribusian subsidi ini tidak boleh lagi serampangan. Perbaikan data demi memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.
Baca juga: Hotman: Marketing Holywings Buat Promosi Minuman Gratis Baru Lulus
Sedangkan, Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, mengungkapkan subsidi BBM memiliki dua fungsi yang sangat efektif di tengah ketidakpastian global.
Pertama, subsidi BBM dapat menahan laju inflasi yang dapat memberikan bantuan terhadap kebijakan pembiayaan sehingga Bank Indonesia (BI) tidak meningkatkan suku bunga.
Hingga saat ini per 23 Juni 2022, Bank Indonesia masih berani pertahankan Suku bunga di 3,5 persen. BI juga cenderung untuk meningkatkan GWM agar menarik dana overliquid di sektor perbankan yang terjadi selama pandemi.
“Hal ini sangat membantu saat pemulihan ekonomi di mana masyarakat membutuhkan pembiayaan untuk kredit modal kerja, konsumsi, dan lain-lain,” kata Yayan.
Fungsi kedua, bagi masyarakat dengan pendekatan menengah ke bawah, subsidi sangat membantu untuk menahan konsumsi masyarakat dalam pemulihan ekonomi di tengah kemungkinan inflasi harga pangan yang akan terjadi tidak akan lagi.
Selain itu, kebijakan subsidi BBM dan LPG 3kg untuk menahan inflasi juga memberikan macroprudential bagi investor terhadap pengelolaan indikator makro Indonesia di mana investasi ini sangat dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Sementara, pada dana subsidi dan kompensasi yang mencapai Rp500 triliun, Yayan juga menilai bisa digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor. seperti dibangun ruas tol baru sepanjang 3.501 km dengan biaya investasi Rp142,8 miliar per km.
Dana sebanyak itu juga bisa untuk membangun sekolah dasar (SD) 227.886 unit dengan biaya Rp2,19 miliar per SD. Untuk sektor kesehatan, bisa dibangun 41.666 puskesmas baru dengan biaya Rp12 miliar per puskemas. Bahkan, rumah sakit (RS) skala menengah, dapat dibangun 3.333 unit RS baru seharga Rp150 miliar per RS.
