Redistribusi Pupuk Disebut Dapat Cegah Krisis Pangan, Begini Alasannya
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
VIVA – Ancaman krisis pangan menghantui dunia saat ini. Karena itu redistribusi pupuk bersubsidi menjadi program penyeimbang yang ditempuh Pemerintah dalam mengantisipasi krisis itu.
Sebab, kebijakan penyaluran pupuk urea dan NPK itu dilakukan dengan sangat selektif dan menyasar komoditas pangan strategis. Khususnya, yang mampu menimbulkan sensitivitas tinggi terhadap indeks harga konsumen.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, program itu jadi pilihan yang ideal untuk dieksekusi saat ini. Di tengah dinamika geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang menimbulkan krisis.
"Ini kebijakan yang bagus dari Presiden Joko Widodo apabila mau membenahi distribusi pupuk itu," kata dia di Jakarta, dikutip Jumat, 1 Juli 2022.
Dia menjelaskan, redistribusi juga menjadi program penyeimbang bagi Indonesia untuk terlibat aktif dalam mengantisipasi krisis pangan Dunia. Menyusul, terhambatnya produksi pupuk global.
Pupuk bersubsidi.
Presiden Joko Widodo sebelumnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Jerman meminta kepada komunitas global untuk memberikan pengecualian sanksi atas produk pangan dan pupuk asal Rusia. Hal itu merupakan salah satu sikap Indonesia mengantisipasi ancaman krisis pangan tersebut.
"Nah ini yang bisa kita antisipasi agar produktivitas para petani ini bisa lebih baik, di tengah adanya ancaman krisis pangan, yang sekarang ini apa-apa mahal," ujarnya.
Sebagai informasi, saat ini terdapat 70 komoditas pangan yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Akan tetapi, mengingat besarnya ancaman krisis pangan dan keterbatasan fiskal, Panitia Kerja (Panja) Pupuk Bersubsidi merekomendasikan dilakukannya redistribusi.
Sejalan dengan itu, pupuk bersubsidi wajib diprioritaskan untuk hasil pertanian yang masuk kategori kebutuhan pangan pokok dan komoditas berdampak terhadap inflasi atau komoditas strategis pertanian.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menambahkan, diperlukan kebijakan yang bisa memastikan ketersediaan supply pangan, termasuk mendorong produksi pangan dalam negeri saat ini. Hal tersebut guna mengatasi tantangan krisis pangan.
Oleh sebab itu, Piter menilai kebijakan redistribusi adalah langkah yang tepat dilakukan pemerintah. "Jadi pemerintah memang harus memadukan upaya meningkatkan produksi pangan termasuk dengan memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk," ujarnya.
WWF ke-10 Bali Pertajam Strategi Pembiayaan Campuran untuk Ketahanan Air Dunia
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya kolaborasi global untuk mencapai ketahanan air dan iklim.
