- VIVA/Agus Setiawan
VIVA Bisnis – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan jika 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) telah dimiliki Indonesia. Juga, pegawai freeport sendiri 98% orang Indonesia.
Ia mengatakan jika masyarakat tak perlu takut jika freeport akan menikung. Apalagi, dirinya menyebut jika Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas orang yang nasionalis.
Bahlil Lahadalia dan CEO Freeport McMoRan Richard C.Adkerson gelar orasi ilmiah
- VIVA/Agus Setiawan
“Nggak perlu kita merasa bahwa freeport ini ada persepsi untuk menikung kita. Karena 98% pegawainya orang Indonesia dan pak Tony sebagai Presiden freeport, ini orang yang sangat nasionalis,” ujarnya usai orasi ilmiah di Universitas Hasanuddin pada Jumat, 7 Oktober 2022.
Selain itu, pemerintah juga melihat cadangan tambang ke depan agar bisa berkesinambungan. Kata dia, pemerintah akan mengkaji berkelangsungan freeport ke depannya.
“Karena ini sudah milik negara, sudah tentu pemerintah akan selalu berpikir untuk kesinambungan. Selalu berpikir untuk sustainable dalam konteks investasi karena ini sudah punya negara. Tidak menutup kemungkinan, untuk kami pemerintah mengkaji keberlangsungan freeport, paska kontraknya,”kata Bahlil.
Bahlil mengatakan, pemerintah butuh waktu untuk mengkaji lebih dalam soal perpanjangan kontrak tersebut. Adapun hal yang menjadi dasar pertimbangan adalah bagaimana melihat kepentingan pemerintah, kepentingan rakyat, dan kepentingan Freeport itu sendiri.
Bahlil Lahadalia dan CEO Freeport McMoRan Richard C.Adkerson gelar orasi ilmiah
- VIVA/Agus Setiawan
“Karena itu kasih kami waktu untuk mengkaji yang baik. Untuk kepentingan pemerintah, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan freeport. Karena bagaimanapun, investasi sebesar ini harus we win untuk semuanya,”imbuhnya.
Empat point kesepakatan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI)
1. Penyelesaian Divestasi: 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dimiliki Indonesia.
2. Perpanjangan hak penambangan:
- Perpanjangan operasi PTFI dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- Perubahan bentuk usaha pertambangan sekaligus perpanjangan s.d 2031, dan perpanjangan hingga 2041 saat PTFI memenuhi kewajiban dan persyaratan.
3. Pembangunan smelter baru:
- PTFI siap melanjutkan pembangunan: Fasilitas Pemurnian Tembaga menghasilkan Katoda Tembaga, fasilitas Pemurnian Logam Berharga yang menghasilkan emas, perak dan logam berharga.
- Fasilitas ini akan dibangun di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
- Pembangunan akan diselesaikan dalam 5 tahun.
Seluruh konsentrat tembaga PTFI dapat dimurnikan didalam negeri, demikian juga lumpur anoda dari PT Smelting dan Fasilitas Pemurnian Tembaga baru ini.
4. Jaminan kepastian hukum dan fiscal
- IUPK memberikan jaminan kepastian hukum dan fiskal kepada PTFI s.d 2041.
- Secara total penerimaan negara sesudah IUPK akan lebih tinggi dibandingkan dengan Kontrak Karya 1991 karena didasarkan pada postur perundangan saat IUPK diterbitkan.
