Bertemu Menteri Malaysia, Zulhas Bahas Rencana Perjanjian Perdagangan Perbatasan
- Dok. Istimewa
Jakarta – Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Mendag RI) Zulkifli Hasan bertemu dengan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Bin Tengku Abdul Aziz di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 7 Juni 2023.
Dalam pertemuan tersebut keduanya mendiskusikan rencana penandatanganan Perjanjian Perdagangan Perbatasan (Border Trade Agreement/BTA) Indonesia–Malaysia yang akan dilaksanakan pada Kamis 8 Juni 2023.
Bendera
- 184026
Mendag Zulhas berharap penandatanganan BTA dapat memfasilitasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Indonesia dan Malaysia.
Selain membahas rencana penandatanganan BTA, Mendag Zulhas juga mendiskusikan mengenai investasi di sektor rumah sakit Indonesia. Mantan Menteri Kehutanan itu mengundang industri kesehatan Malaysia berinvestasi di sektor rumah sakit, terutama di daerah-daerah luar Jawa.
“Sektor rumah sakit di luar Pulau Jawa belum semaju di Pulau Jawa. Ini akan menjadi peluang yang besar untuk berinvestasi di sektor rumah sakit di luar Pulau Jawa,” ujar Zulhas.
Tidak hanya itu, kedua menteri ini juga membahas kebijakan deforestasi Uni Eropa yang mendiskriminasi negara berkembang. Keduanya sepakat untuk bekerja sama secara intens karena Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan yang sama untuk melindungi rakyat dan petani kecil.
Penyusutan
- 440785
Pada pertemuan ini, Mendag Zulhas juga menyampaikan dukungannya kepada Malaysia yang menjadi tuan rumah Pertemuan Dewan Menteri Internasional Tripartite Rubber Council (ITRC) dan meminta dukungan dalam pencalonan CEO IRCo.
“Saya meminta dukungan Malaysia dalam pencalonan Indonesia sebagai CEO IRCo periode September 2023–Agustus 2025. Saya juga siap berkolaborasi dengan Malaysia dalam merumuskan program strategis ITRC/IRCo,” pungkasnya.
Mahfud Khawatir Korupsi Meluas dan Merusak Negara jika Jumlah Kementerian Bertambah
Mahfud MD mengaku khawatir korupsi akan makin meluas jika kementerian bertambah. Pasalnya, dalam setiap kementerian itu terdapat celah untuk melakukan praktik rasuah.
