Tarif LRT Jabodebek Bakal Disubsidi Pemerintah, KAI: Masih Diproses Kemenhub
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Jakarta – LRT Jabodebek akan diuji coba terbatas mulai 12 Juli hingga 15 Agustus 2023, dengan tarif hanya Rp 1. Sebelumya, tarif untuk jarak terjauh yang bakal diberlakukan saat LRT Jakarta resmi beroperasi nanti adalah sekitar Rp 20.000-Rp 25.000.
Namun, Kepala Divisi LRT Jabodebek PT KAI, M. Purnomosidi mengaku, sampai saat ini pemerintah belum menetapkan berapa pastinya tarif normal yang bakal diberlakukan untuk moda transportasi tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa sebagai transportasi publik, nantinya tarif LRT Jabodebek bakal mendapatkan subsidi dari pemerintah, guna mencapai tarif keekonomiannya bagi masyarakat.
"LRT Jabodebek ini kan kategori angkutan subsidi, dan subsidi yang akan diberikan pemerintah itu kan salah satu hal yang menentukan tarif," kata Purnomo saat dihubungi VIVA Bisnis, Selasa, 11 Juli 2023.
DEPO LRT Jabodebek di Bekasi Timur.
- Youtube Satuan Kerja LRT Jabodebek
Dia mengatakan, meskipun besaran subsidi bagi tarif LRT Jabodebek itu belum ditetapkan, namun saat ini pembahasan yang dilakukan lintas kementerian terkait besaran subsidinya juga sedang intens dilakukan. Sebab, selain Kementerian Perhubungan, Purnomo memastikan bahwa koordinasi juga masih terus dilakukan bersama Kementerian Keuangan guna menentukan besaran subsidinya.
"(Tarif LRT Jabodebek) masih diproses oleh Kemenhub, karena masih butuh sejumlah koordinasi. Misalnya dengan Kementerian Keuangan, karena ini berkaitan dengan subsidi negara," ujarnya.
Bahkan, lanjut Purnomo, hari ini pihaknya juga masih akan menggelar rapat bersama Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.
"Termasuk hari ini kami juga ada rapat dengan Pak Menko Marves. Jadi memang masih butuh beberapa tahap lagi untuk mendapat kepastian berapa harga tiket LRT Jabodebek," kata Purnomo.
Dengan berbagai koordinasi lintas kementerian yang masih harus dilakukan, Purnomo menegaskan bahwa nantinya tarif pasti LRT Jabodebek masih akan dihitung dengan seksama sebelum diputuskan pemerintah.
"Pada prinsipnya, pemerintah akan tetap memperhatikan keinginan stakeholder. Termasuk pertimbangan apakah tarif untuk jarak terjauh di kisaran Rp 20.000-Rp 25.000 itu terbilang ekonomis untuk para pekerja," ujarnya.
