- U-Report
Jakarta – Kementerian Perhubungan buka-bukaan soal kendala utama sulitnya mengembangkan transportasi umum di Indonesia. Khususnya di daerah-daerah atau provinsi yang ada di Tanah Air.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiatno mengungkapkan, alasan keterbatasan anggaran sering dipakai oleh para Pemerintah Daerah. Terutama untuk membiayai pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi umum.
"Setiap hari itu ada pemerintah daerah yang datang ke Dirjen Perhubungan Darat. Semuanya ingin membangun transportasi umum, tapi semuanya minta bagaimana anggaran dari pusat untuk membangun transportasi di daerahnya," kata Hendro dalam telekonferensi di Forum Diskusi Sektor Transportasi, Selasa, 11 Juli 2023.
Namun, meskipun para Pemda itu berani datang dan meminta anggaran ke Kemenhub untuk membangun transportasi umum di daerahnya masing-masing, tidak ada satu pun dari mereka yang menyiapkan roadmap atau peta jalan perihal bagaimana rencana pengembangan transportasi umum di daerahnya tersebut.
Ilustrasi transportasi massal.
- U-Report
"Ketika saya tanya mana roadmap daerahmu untuk membangun transportasi publik dalam 5, 10, atau 20 tahun ke depan, semuanya angkat tangan. Tidak ada satu pun yang mampu menunjukkan roadmap pembangunan transportasi di daerahnya," ujarnya.
Padahal, lanjut Hendro, sejak tahun 2004 Kemenhub sudah pernah memberikan bantuan berupa bus kepada sejumlah kepala daerah, agar bisa dikembangkan sebagai modal bagi pembangunan transportasi umum di provinsinya masing-masing.
"Tahun 2004 kita sudah membantu bus-bus ke daerah, dengan harapan hal itu bisa menjadi trigger supaya busnya bisa beranak pinak. Tapi sampai hari ini tidak ada satu pun bus yang tumbuh dengan baik, dan ini adalah masalah," kata Hendro.
Ilustrasi bus Batik Solo Trans (BST).
- VIVA/ Fajar Sodik.
Bahkan, lanjut Hendro, alih-alih bus bantuan pemerintah pusat itu bisa berkembang dan menjadi moda transportasi umum di provinsi tersebut, pada tahun-tahun setelahnya justru banyak Pemda yang datang lagi ke Kemenhub untuk meminta anggaran perbaikan bus-bus bantuan itu.
"Yang lebih ironis lagi, ketika diberi barang atau alat transportasi dan dikelola oleh BUMD, di mana seharusnya kalau dikasih 2 (unit) dan tahun depan menjadi 3 atau 4 (unit), besoknya mereka malah datang lagi ke Kemenhub dan minta uang untuk memperbaiki mobil atau bus yang rusak tersebut. Nah terus uang pendapatannya selama ini larinya ke mana?" ujarnya.
