Puan Singgung Belanja Negara Program Stunting Habis Rp 8 Miliar untuk Perjalanan Dinas dan Rapat
- Youtube Sekretariat Presiden
Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti belanja negara untuk program stunting yang tidak dipergunakan semestinya. Dari total anggaran Rp 10 miliar, dana tersebut justru lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas ketimbang menangani stunting.
Puan mengatakan, sebagaimana yang pernah disoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait temuan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting. Dari anggaran belanja Rp 10 miliar yang langsung dirasakan masyarakat hanya sebesar Rp 2 miliar, sedangkan sisanya Rp 8 miliar untuk perjalanan dinas hingga rapat.
"Belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya, sebagaimana yang pernah menjadi atensi Bapak Presiden ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting. Di mana dari Rp 10 miliar hanya Rp 2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari Kelompok Penerima Manfaat. Sedangkan Rp 8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan," kata Puan dalam Sidang Paripurna DPR RI Tentang RAPBN 2024 Beserta Nota Keuangan di Kompleks DPR RI, Rabu, 16 Agustus 2023.
Ilustrasi stunting
- Direktorat P2PTM Kemenkes
Puan mengatakan, ia berharap bahwa belanja negara ke depan khususnya pada tahun anggaran 2024, dapat dibelanjakan secara berkualitas.
"Menjadi harapan kita semua, bahwa belanja negara ke depan, khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkualitas. Yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Kelompok Penerima Manfaatnya adalah rakyat," terangnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti adanya sejumlah belanja di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menurutnya tidak optimal. Untuk itu dia memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengarahkan belanja di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar menjadi konkret dan produktif, serta tidak untuk program-program absurd.
“(Program) pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, tak konkret. Langsung ajalah, itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya ke program itu, untuk pameran, jelas. Ini tugas BPKP, orientasinya ke situ,” kata Presiden Jokowi.
Jokowi mengatakan penyebab dirinya sering melakukan inspeksi ke lapangan karena untuk pengawasan. Menurutnya, meskipun dia sudah memelototi program belanja pemerintah pusat dan daerah, namun kerap masih saja ada program yang “bablas” atau tak produktif.
