Cara Kemenhub Jamin Kemudahan Berinvestasi di Sektor Transportasi
- Dok. Kemenhub
Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendukung program pemerintah dalam mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia. Itu dilakukan dengan menjalani uji petik yang dilakukan tim penilai Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),
Sekretaris Jenderal Kemenhub, Novie Riyanto memastikan, pihaknya berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik, terkait perizinan berusaha di sektor transportasi supaya menjadi lebih cepat, mudah, efisien, transparan, dan profesional.
"Tanpa meninggalkan risiko yang harus selalu dijaga, yaitu aspek keselamatan dan keamanan transportasi," kata Novie dalam keterangannya, Senin, 18 September 2023.
Sekretaris Jenderal Kemenhub, Novie Riyanto di Kota Sorong, Papua pantau angkutan Nataru.
- Dok. Kemenhub
Novie mengaku optimistis Kemenhub akan mampu mempertahankan capaian sebagai K/L terbaik pertama, yang berhasil diraih dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) tahun 2022 lalu. “Kami berharap tetap menjadi yang terbaik pada tahun ini," ujarnya.
Dia mengungkapkan, dengan situasi perekonomian yang mulai kembali menggeliat pascapandemi COVID-19, kondisi itu harus diiringi dengan upaya konsisten untuk terus melakukan efisiensi dan debirokratisasi layanan perizinan yang ada di lingkungan Kemenhub. "Jangan sampai birokrasi internal justru menjadi penghambat (bottleneck) masuknya investasi dari berbagai pihak ke Indonesia, yang akan membuat perekonomian kita menjadi stagnan," kata Novie.
Sejumlah upaya pun diakui Novie telah dilakukan Kemenhub, dalam rangka menindaklanjuti upaya Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB). Di antaranya yakni mengintegrasikan layanan perizinan yang ada di masing-masing unit kerja melalui Online Single Submission (OSS), dan melakukan penyederhanaan perizinan.
Kedua upaya tersebut juga merupakan bagian dari tindak lanjut dari program transformasi digital layanan pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dalam rangka memberikan layanan yang berorientasi kepada kepentingan warga.
"Pelaksanaan program ini dikoordinatori oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, yang membawahi 7 K/L termasuk Kemenhub," ujarnya.
Diketahui, hingga saat ini terdapat 8 sistem aplikasi perizinan di Kemenhub yang telah terintegrasi dengan sistem OSS, antara lain yakni aplikasi Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM), Aplikasi Informasi dan Registrasi Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (Air-SDP), Angkutan Sewa Khusus (ASK) Online, dan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA).
Lalu ada pula E-Licensing, Sistem Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIPTAU), dan Izin Sarana KA Umum, dan Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasin (SEHATI). Agar pelayanan yang ada semakin mudah diakses, Kemenhub tengah mengembangkan Portal/Website, yang berfungsi sebagai wadah segala informasi terkait layanan perizinan yang ada.
