Luhut: Orang Barat Tak Perlu Ajari Indonesia soal Perubahan Iklim
- VIVA/Yudha Prasetya
Jakarta – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, Indonesia telah turut mengambil bagian dalam upaya menangani masalah perubahan iklim (climate change). Dia mengaku kerap berbicara lantang di forum-forum internasional, dan meminta negara-negara Barat untuk tidak terlalu merasa paling paham mengenai masalah perubahan iklim.
"Saya bilang (kepada orang-orang Barat) di banyak forum, enggak perlu mengajarkan kami soal itu (climate change), karena kami juga punya tanggung jawab," kata Luhut dalam telekonferensi pers di FMB9, Senin, 25 September 2023.
"Karena memang terkadang orang-orang Barat ini suka merasa bahwa dia paling tahu semua (soal climate change)," ujarnya.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Luhut berharap agar masyarakat Indonesia, khususnya para generasi muda, untuk tidak terlalu khawatir mengenai isu perubahan iklim tersebut. Dia memastikan bahwa pemerintah juga akan terus berupaya membuat kebijakan sebaik mungkin, terkait masalah perubahan iklim tersebut.
Apalagi, sampai saat ini Indonesia juga sudah melakukan upaya mengatasi masalah perubahan iklim. Antara lain dengan upaya penanganan sampah di laut yang bahkan telah mendapat pengakuan dari PBB.
"Kita buktikan bahwa kita adalah satu negara yang selama empat tahun ini telah berhasil menurunkan jumlah sampah plastik di laut hingga 39 persen lebih. Itu yang bilang UN (United Nations) sendiri, bukan kita," kata Luhut.
Selain itu, lanjut Luhut, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang telah banyak memproses sampahnya di darat, sehingga jumlah sampah yang masuk ke laut pun cenderung mulai berkurang.
"Lalu, negara mana di dunia ini yang bisa melakukan replanting mangrove hingga 600 ribu hektare sampai tahun depan? Enggak ada, cuma Indonesia," ujarnya.
Luhut Tegaskan Pasal Kerugian Negara Tak Dihapus dari UU Tipikor, Ini 4 Usulan Perubahannya
Luhut menegaskan pasal kerugian negara tetap ada dalam UU Tipikor. DEN mengusulkan empat pembenahan, termasuk Business Judgment Rule dan aturan keuangan BUMN.
