RI Masih Impor KRL, MTI Minta Pemerintah Serius Bangun Industri Kereta Api Nasional
- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Jakarta – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menegaskan bahwa saat ini sudah saatnya bagi pemerintah untuk benar-benar mulai serius dalam membangun industri kereta api nasional.
Ketua Umum MTI, Tory Damantoro mengatakan, urgensi membangun industri kereta api di Tanah Air itu dapat berkaca dari kejadian impor KRL bekas, yang sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu.
"Karenanya MTI melihat bahwa pemerintah harus mulai serius untuk membangun industri kereta api tersebut," kata Tory dalam konferensi pers di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023.
Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro saat konferensi pers
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Dia mengatakan, selama ini rekanan di sektor perkeretaapian hanya PT KAI. Karenanya, Tory menegaskan bahwa dibutuhkan industri yang benar-benar kompeten dalam memenuhi kebutuhan di sektor perkeretaapian nasional tersebut.
Apalagi, lanjut Tory, pemerintah sebelumnya telah sukses membangun LRT Jabodebek sepanjang 42 Km dengan biaya yang mencapai Rp 31 triliun, dan Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung dengan biaya hingga Rp 114 triliun.
"Belum lagi nanti kalau ada pembangunan MRT tahap 3, tahap 4, dan lain sebagainya," ujar Tory.
Karenanya, dengan anggaran yang mencapai angka triliunan rupiah tersebut, MTI menegaskan bahwa pemerintah harus bisa benar-benar serius dalam mewujudkan pembangunan industri kereta api di Tanah Air secara menyeluruh.
"Jadi anggaran triliunan rupiah ini harus membuat pemerintah menjadi sangat serius, dalam membangun industri kereta apinya, termasuk soal rolling stock," kata Tory.
"PT INKA juga kalau bisa ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, untuk masing-masing jenis moda kereta api yang kita butuhkan untuk pembangunan di Indonesia," ujarnya.
Siap Tingkatkan Ekspor, PT Majoin Coness Indonesia Terima Izin Fasilitas KITE IKM
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemberian fasilitas kepabeanan, yaitu fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) IKM.
