Jokowi Tambah Anggaran Pupuk Subsidi Rp 14 Triliun, Stok Naik Jadi 7,2 Juta Ton
- Dokumentasi Pupuk Indonesia.
Jakarta - Presiden Jokowi menyetujui penambahan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengungkap kondisi pasokan pupuk dalam negeri yang saat ini berada dalam kondisi aman. Hal ini utamanya untuk mendukung upaya percepatan musim tanam guna mendongkrak produksi beras secara nasional.
Dia menjelaskan, saat ini stok pupuk yang tersedia mencapai sebanyak 2 juta ton, dimana sebanyak 1,1 juta ton di antaranya sudah berada di kabupaten-kabupaten dan siap untuk disalurkan.
"Volume pupuk subsidi saat ini tersedia 4,7 juta ton. Bapak Presiden juga telah menyetujui penambahan anggarannya, sehingga nanti jumlahnya akan menjadi 7,2 juta ton," kata Rahmad di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024.
Produksi Beras Bakal Naik
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi.
- Dok. Pupuk Indonesia.
Dia merinci, dari stok 4,7 juta ton pupuk subsidi yang telah disetujui itu, akan diambil pada musim tanam pertama. Setelah habis, nantinya akan disiapkan lagi anggaran untuk musim tanam kedua.
"InsyaAllah kalau (stok) pupuk lancar, produksi akan lancar. Maka produksi beras juga akan naik," ujarnya.
Sebelumnya, Rahmad juga telah menjelaskan bahwa untuk rencana tambahan pupuk subsidi sebesar 2,5 juta ton, saat ini pihaknya tengah menunggu proses pencairan tambahan anggaran senilai Rp 14 triliun yang telah disediakan oleh pemerintah.
Karenanya, sambil menunggu tambahan anggaran Rp 14 triliun itu cair, Rahmad memastikan bahwa pihaknya akan fokus untuk menyalurkan pupuk subsidi yang sudah ada kepada para petani.
"Kalau yang Rp 26 triliun itu totalnya 4,7 (juta ton pupuk), dan Rp 14 triliun (anggaran tambahannya) akan menambah (pasokan pupuk sebesar) 2,5 juta ton," ujarnya.
Diketahui, pemerintah bakal menggenjot produksi beras guna mendongkrak pasokan beras secara nasional, guna membantu menekan harga beras di pasaran. Salah satu langkahnya yakni dengan menggeber percepatan masa tanah pada bulan Februari 2024, di sejumlah wilayah baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa.
Ajak 38 DPW PAN ke Istana, Zulhas Tak Bahas Kabinet dengan Jokowi
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas membantah pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, untuk membahas kur
