AS-Iran Memanas, Rupiah Terancam Tembus Rp18.000 per Dolar AS
- VIVAnews/Muhamad Solihin
Jakarta, VIVA – Pergerakan rupiah kembali menghadapi tekanan dari sentimen global setelah hubungan Amerika Serikat dan Iran memanas. Eskalasi konflik kedua negara menjadi perhatian pasar karena berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia dan ikut memengaruhi nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Analis Bank Woori Saudara Rully Nova memperkirakan rupiah melemah pada perdagangan Jumat (2/10/2026). Menurut dia, tekanan tersebut berkaitan dengan meningkatnya eskalasi konflik AS dan Iran yang berpotensi mendorong harga minyak global.
“Rupiah hari ini diperkirakan melemah pada kisaran Rp17.950- Rp18.050 dipengaruhi oleh global kenaikan harga minyak, yaitu meningkatnya eskalasi konflik AS dan Iran,” ujarnya.
Proyeksi tersebut menempatkan rupiah berpotensi kembali menembus level Rp18.000 per dolar AS. Pada pembukaan perdagangan Jumat, rupiah justru sempat menguat 11 poin atau 0,06 persen menjadi Rp17.955 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di Rp17.966 per dolar AS.
Sentimen terhadap pasar valuta asing turut dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Mengutip Anadolu, pemerintah Iran menyatakan pembukaan kembali Selat Hormuz bergantung pada kesediaan Amerika Serikat memberikan "jaminan objektif" untuk mengakhiri perang di semua lini serta memenuhi komitmen berdasarkan inisiatif diplomatik tujuh hari yang diajukan Teheran.
Iran juga meminta pencairan aset yang dibekukan, pencabutan blokade, penghapusan pembatasan minyak, serta diakhirinya blokade laut.
Di sisi lain, Amerika Serikat baru mengumumkan serangkaian sanksi baru terhadap Iran. Sanksi tersebut menyasar sektor perkeretaapian dan otomotif serta jaringan perbankan bayangan yang diduga berkaitan dengan Rusia.
Departemen Keuangan AS juga menjatuhkan sanksi terhadap dua produsen mobil terbesar Iran, Iran Khodro dan SAIPA, beserta sejumlah anak perusahaan. Perusahaan kereta api milik negara Islamic Republic of Iran Railway Company dan dua perusahaan kereta api lainnya turut masuk dalam daftar sanksi.
Sektor otomotif dan perkeretaapian Iran juga dimasukkan ke dalam daftar sanksi sektoral. Kebijakan tersebut memungkinkan otoritas AS menargetkan entitas maupun individu yang beroperasi di industri tersebut.
Selain konflik AS-Iran, Rully menyebut perubahan dalam kabinet pemerintah Indonesia juga menjadi sentimen yang perlu diperhatikan pasar. Fokusnya terutama berkaitan dengan pengelolaan energi dan komoditas yang memiliki keterkaitan dengan neraca perdagangan.
“Perubahan dalam kabinet pemerintah, terutama terkait dengan pengelolaan energi dan komoditas, secara signifikan mempengaruhi neraca perdagangan,” jelasnya.
Perubahan tersebut terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Kamis (1/10/2026).
Posisi baru tersebut merupakan bagian dari perubahan susunan kabinet. Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dibentuk untuk mengoordinasikan sejumlah program yang berkaitan dengan hilirisasi dan transisi energi.
Bahlil sebelumnya menyampaikan kementerian koordinator baru tersebut akan berperan dalam mengawal program prioritas di tengah dinamika geopolitik dan kondisi ekonomi global yang berubah.
Pergerakan rupiah selanjutnya akan dipengaruhi perkembangan konflik AS-Iran, harga minyak dunia, arah pergerakan dolar AS, serta respons pasar terhadap perubahan kebijakan pemerintah di sektor energi dan komoditas. (Ant)