Sumber :
VIVAnews -
Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi disertai dengan bantuan langsung sementara tunai (BLSM) menjadi pembahasan panas antara pemerintah dengan Komisi XI DPR-RI, Senin 27 Mei 2013.
Anggota Komisi XI DPR, Marurar Sirait mempertanyakan bentuk kompensasi untuk rakyat miskin dalam bentuk BLSM sebesar Rp150 ribu per bulan. Menurutnya, sebelum BLSM tersebut sampai di masyarakat, pemerintah harus memiliki indikator yang jelas mengenai definisi kemiskinan.
"Pertama kriteria yang jelas indikator miskin seperti apa, kemudian, hampir miskin itu seperti apa. Nah, posisi hari ini seperti apa," kata Marurar dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi XI DPR, Melchias Marcus Mekeng juga mempertanyakan mengenai langkah pemberian BLSM. Ia menyarankan agar pemerintah tidak terlalu terburu-buru mengambil keputusan mengenai kenaikan BBM subsidi.
"Saya harap pak Menteri Keuangan yang baru terpilih Chatib Basri bisa berpikir
out of the box
," ujarnya.
Mekeng juga mengungkapkan, banyak anggota dewan yang tidak setuju dengan opsi kenaikan BBM dan skema pendistribusian BLSM ke tangan masyarakat. "Saya yakin anggota dewan itu tidak setuju, walaupun pemimpin partainya setuju," tegasnya.
Kata Kepala Bea Cukai Purwakarta Dituding Punya Harta Fantastis
Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat, Rahmady Effendi Hutahaean buka suara soal tudingan punya harta fantastis hingga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi
VIVA.co.id
8 Mei 2024
