Pemerintah Mulai Hitung Biaya Infrastruktur Jalan Perbatasan

- Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Dedy S Priatna mengungkapkan, selama semester pertama tahun depan, pemerintah akan menghitung kebutuhan anggaran guna pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan.

Dikatakan Dedy, ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo sebagai langkah awal perwujudan janji presiden mengembangkan kawasan perbatasan. Demikian diungkapkan Dedy di kantornya di Jakarta, Jumat, 19 Desember 2014.

"Kemarin di Tarakan, presiden memerintahkan, 'Coba dihitung, kalau disambungkan seluruh jalan perbatasan ini, perlu berapa anggarannya?'," katanya menirukan perkataan Presiden.

Di Tarakan, Kalimantan Utara misalnya, pemerintah daerah mengaku tidak sanggup membiayai pembangunan jalan di daerahnya. Pemerintah pusat pun mempertimbangkan untuk menjadikan pembangunan jalan di kawasan tersebut menjadi jalan nasional.

Selain soal anggaran, masalah sosial menjadi pertimbangan tersendiri oleh pemerintah pusat. "Karena kalau nunggu provinsi kasihan. Apalagi banyak yang sudah berkewarganegaraan Malaysia. Jadi akan investasi besar-besaran untuk daerah perbatasan," ujar dia.

Untuk daerah Tarakan sendiri, menurut Dedy, anggaran yang dibutuhkan guna pembangunan jalan dikalkulasi sebesar Rp40 triliun. Sementara itu, daerah perbatasan lainnya saat ini masih dikalkulasi kebutuhannya.

Meski akan dibangun jalan nasional, nantinya belum akan terhubung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pasalnya dari sisi keekonomian, harus menunggu kawasan itu berkembang sehingga dapat memikat investor untuk masuk.