- REUTERS/Darren Whiteside
VIVA.co.id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 telah disahkan oleh DPR. Sejumlah kementerian mendapatkan dana baru untuk anggaran satu tahun ke depannya.
Menteri Keuangan, Bambang Brojonegoro, mengatakan, ada beberapa hal terkait dengan penerimaan maupun belanja. Bambang memaparkan, ada 10 kementerian yang mempunya pos belanja terbesar.
"Di dalam sidang kabinet barusan, Presiden memberikan arahan bahwa setiap kementerian lembaga, terutama yang mempunyai belanja modal dalam bentuk belanja infrastruktur, sudah harus segera menyelenggarakan lelang mulai hari ini," jelas Bambang, dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Senin 2 November 2015.
Sebab, APBN yang sudah disahkan, maka bisa langsung mengadakan lelang. Dengan begitu, pengerjaan proyeknya sudah bisa dilakukan pada Januari 2016.
"Dan ada empat kementerian yang harus segera melakukan lelang lebih cepat, karena mereka punya banyak proyek infrastruktur, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rkayat, Kemenhub, Kementan, dan Kementerian ESDM. Mereka diminta segera melakukan lelang," kata dia.
Jelas Bambang, untuk DIPA (Daftar Isian Pengguna Anggaran) diperkirakan selesai awal Desember 2015. Setelah itu, lelang dilakukan sehingga bisa segera melakukan kontrak antara pemerintah dengan pihak ketiga yang akan menjadi pelaksana dari proyek infrastruktur tersebut.
"Dengan demikian, kita berharap penyerapan 2016 akan lebih baik. Tidak hanya di timing, tapi juga dari segi besaran yang bisa diserap. Karena sekarang akan banyak proyek yang sudah bisa mulai per Januari," ujarnya.
Bambang mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya, proyek baru bisa dilakukan pada Maret dan April 2016.
"Nah mudah-mudahan, dengan UU APBN 2016 disetujui DPR di mana kita juga bisa segera melakukan upaya mencari pembiayaan, maka Januari kita bisa segera mendorong adanya proyek," katanya.
Berikut ini daftar kementerian dengan anggaran terbesar:
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan total anggaran Rp104,1 triliun.
2. Kementerian Pertahanan Rp99,5 triliun
3. Kepolisian RI Rp73 triliun
4. Kementerian Kesehatan Rp63,5 triliun
5. Kementerian Agama Rp57,1 triliun
6. Kemendikbud Rp49,2 triliun
7. Kementerian Perhubungan Rp48,5 triliun
8. Kemenristek Dikti Rp40,6 triliun
9. Kementerian Keuangan Rp39,3 triliun
10. Kementerian Pertanian Rp31,5 triliun
(one)
Pengamat: Proyek Infrastruktur Jangan Disetop
Industrialiasi tantangan untuk pertumbuhan ekonomi.
