- ANTARA/EDOARDO
VIVAnews - Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) akan tetap menggelar Kongres Luar Biasa (Kongreslub) PSSI tanpa persetujuan FIFA.
KPPN melalui sekretarisnya, Tuty Dau, mengaku sudah mengirimkan surat kepada FIFA, Selasa 1 Maret 2011. Isinya mosi tidak percaya terhadap PSSI dan akan menggelar Kongres luar biasa untuk membentuk kepengurusan PSSI yang baru.
Hingga kini, Tuty menegaskan pihaknya belum menerima surat balasan dari FIFA. Meski begitu, KPPN yang terdiri dari 26 Pengprov PSSI dan 58 Klub yang memiliki hak suara di Kongres, akan tetap menggelar Kongreslub tanpa mendapat surat balasan dari FIFA.
"Kemarin (KPPN) kirim surat ke FIFA. Tanpa perlu balasan dari FIFA, kami akan tetap menggelar Kongreslub karena sudah sesuai dengan Statuta FIFA dan PSSI dengan memenuhi syarat 2/3 suara," ujar Tuty saat dihubungi wartawan, Rabu 2 Maret 2011.
Tuty kemudian menegaskan Kongreslub akan dilaksanakan di Solo. "Namun, kami belum bisa memastikan waktu penyelenggaraan," pungkas Tuty yang bandingnya sebagai calon anggota Exco ditolak oleh Komite Banding Pemilihan PSSI.
Sementara itu, Ketua KPPN, Syahrial Damopolii menegaskan dipilihnya Solo sebagai tempat diselenggarakannya Kongreslub karena kota di Jawa Tengah itu sangat bersejarah bagi sepakbola Indonesia.
"Kongreslub akan digelar di Solo, karena kelahiran PSSI di sana. Jadi tempat itu memiliki nilai historis yang tinggi," tutur Ketua Pengprov PSSI Sulawesi Utara tersebut.
"Sesuai amanat 84 peserta, kami akan menggelar Kongres Luar Biasa. Kongres ini mengacu kepada statuta FIFA dan PSSI, serta UU no 3 tahun 2005. Kami tidak mau bertentangan dengan aturan," lanjut Syahrial.
Dalam Statuta PSSI Pasal 31 ayat 2 disebutkan bahwa anggota PSSI boleh meminta bantuan dari FIFA. Tapi, menurut KPPN, FIFA sejauh ini belum memberikan jawaban atas permintaan mereka.
Jokowi Bocorkan Kriteria Pansel Capim KPK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Panitia Seleksi (Pansel) KPK akan selesai pada Juni 2024. Menurut dia, saat ini pemerintah masih menyiapkan Tim Pansel KPK untuk.
