- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Ratusan suporter sepakbola menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PSSI, Komplek GBK, Senayan, Kamis, 12 Mei 2011. Dalam unjuk rasa ini, massa mendesak Komite Banding PSSI menolak berkas banding yang diajukan pasangan calon George Toisutta dan Arifin Panigoro.
Sambil melancarkan orasi, massa pun menggelar sejumlah spanduk berukuran besar berisi tuntutan agar Komite Banding taat keputusan FIFA. Seperti "Kami tidak ingin PSSI dibekukan FIFA", "Komite Banding harus fair dan mengacu ke FIFA" dan "Komite Banding jangan jadi alat kelompok 78".
Menurut Koordinator aksi, Heru Purwoko,dalam memproses berkas banding yang diajukan oleh para bakal calon, Komite Banding harus selalu mengacu kepada Keputusan FIFA sebagai Induk Organisasi Sepakbola dunia.
"Komite Banding harus memperhatikan surat FIFA yang menegaskan agar calon yang tidak diizinkan FIFA, tidak dapat diproses dalam sidang banding. Jadi surat FIFA harus menjadi landasan pengambilan keputusan Komite Banding dalam sidang banding" ujar Heru di sela-sela aksi.
Heru menambahkan, nasib sepakbola Indonesia saat ini berada di tangan Komite Banding saat mengeluarkan keputusan banding besok. "Jika Komite Banding tidak mengindahkan surat keputusan FIFA, maka sepakbola Indonesia nasional kita akan dijatuhi sanksi oleh FIFA berupa pelarangan tampil di kancah Internasional" ujar Heru beralasan.
Padahal menurutnya, masyarakat dan suporter Indonesia sangat mendambakan tim sepakbola Indonesia dapat tetap berkiprah dan berprestasi di pentas sepakbola dunia. "Oleh karenanya, aksi ini sebagai bentuk upaya menyelamatkan PSSI dan sepakbola nasional" tegas Heru.
Sebelumnya, Ketua PWI, Margiono dalam jumpa pers di Hotel Century meyakini Komite Banding tidak akan bersikap nekat meloloskan calon yang ditolak FIFA. "Komite Banding sudah menghitung risiko yang ada sehingga tidak akan bertindak konyol dan nekat dengan melawan perintah FIFA" ujar Margiono.
Apalagi menurutnya, status Komite Banding secara organisasi di bawah Komite Normalisasi. "KB dan KN Bukan lembaga yang berdiri di samping (sejajar). Keputusan yang akan diambil KB akan dibawa ke pleno KN" ujar Margiono. (sj)
Syuting Tak Berizin, Artis dan Kru Variety Show Pick Me Trip In Bali Diperiksa Imigrasi Ngurah Rai
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai melakukan pemeriksaan terhadap 31 WNA asal Korea Selatan dan 1 WNI dalam pembuatan film reality show' Pick Me Trip in Bali'.
