- VIVA / Agus Rahmat
VIVA – Salah satu masalah siber yang akan ditangani oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, yaitu masalah informasi hoaks yang masih terus terjadi terutama di media sosial.
Kepala BSSN Djoko Setiadi mengatakan, dengan adanya lembaga BSSN ini, maka akan berpengaruh pada penanganan ujaran kebencian dan hoaks. Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak bermain-main dengan itu.
"Akan ada tindakan. Jadi nanti kami ingatkan supaya berhenti, tidak dilanjutkan. Tapi kalau nanti dia semakin menjadi-jadi ya nanti ada aturannya. Banyak siber di Polri, BIN," jelas Djoko, usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 3 Januari 2018.
Untuk sistem kerja BSSN, Djoko menjelaskan, lembaganya akan berkoordinasi dengan sejumlah institusi. Sebab, sebelum BSSN ini dibentuk, tiap-tiap kementerian atau lembaga sudah memiliki badan internal serupa.
Untuk itu, Djoko menuturkan, yang terpenting nantinya adalah fungsi koordinasi. Djoko meyakini, jika koordinasi ini dilakukan dengan maksimal, maka kemampuan negara dalam menanggulangi hoaks dan ujaran kebencian, bisa lebih makin bagus.
Untuk penindakan, Presiden Jokowi berpesan agar dilakukan secara bersama-sama. Walau menurutnya, BSSN harusnya juga diberi wewenang lebih.
"Nanti mestinya badan siber punya wewenang. Jadi badan siber punya wewenang mestinya, jadi bisa menindak langsung, bisa menangkap, menindak, dan diserahkan ke pemerintah," katanya.
Namun saat ini, penanganan seperti berita hoaks yang marak beredar, masih dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nantinya secara bertahap, penanganan tersebut akan dilakukan oleh BSSN.
"Kalau masalah kemampuan bisa, hanya nanti kami lihat pembagiannya seperti apa. Sementara dilakukan oleh Kominfo. Nanti ada satu direktorat yang bergabung dengan BSSN. Aptika (Aplikasi Informatika) itu," jelasnya. (ase)
