- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
VIVA – Anggota Komisi I DPR, Roy Suryo, menyarankan agar tidak ada pembatasan registrasi prabayar kartu SIM ponsel. Hal yang penting, menurutnya, harus ada tanggung jawab dan mekanisme saat registrasi prabayar.
"Setuju tidak ada masalah. Karena itu aturan awalnya (registrasi) online hanya tiga oke. Secara offline memang tidak harus dibatasin. Misalnya punya katakanlah kantor redaksi, enggak usah repot-repot. Teman-teman yang mendaftar oleh korlapnya. Harus ada tanggung jawabnya, Maka harus ada mekanisme yang dilakukan," jelas Roy ditemui di Jakarta, Rabu 11 April 2018.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menyarankan adanya re-check notifikasi pada masing-masing nomor, untuk mengetahui NIK yang dimiliki sudah untuk registrasi nomor mana saja. Dengan begitu, menurut Roy, tidak ada yang dirugikan, termasuk para penjual di outlet yang ketakutan nomor akan dibatasi penggunaannya. Dengan mekanisme dan tanggung jawab yang ketat itu, membuat tidak ada celah untuk berbuat yang di luar kemungkinan, seperti 1 NIK untuk registrasi hingga jutaan nomor.
Roy menduga, oknum yang meregistrasi 1 NIK untuk jutaan nomor itu menggunakan sistem robot atau otomatis. Panitia Kerja Komisi I, menurutnya, akan menindaklanjuti penyalahgunaan nomor tersebut tersebut.
"Berarti nanti Panja akan menindaklanjuti, bahwa ini apakah ada keterlibatan operator atau tidak. Karena meskipun dilakukan oleh gerai atau outlet, kalau itu sistem di operator, maka memungkinkan untuk melakukan tapis. Jadi itu tidak akan terjadi," tutur Roy.
Dia mengatakan, operator seharusnya mengetahui mengenai asal-usul penggunaan 1 NIK untuk jutaan nomor walaupun dalam sistemnya registrasi hanya menumpang lewat saja.
Nomor Usang
Dugaan praktik 1 NIK untuk jutaan nomor itu mengarah pada outlet yang takut nomornya akan usang. Makanya diaktifkan terlebih dulu. Roy mengusulkan, untuk operator membuat kemungkinan untuk menukar nomor dengan masa tenggang yang lebih lama, jadi menghindari penyalahgunaan yang terjadi saat ini.
"Alasan mereka sudah membeli atau investasi soalnya ribuan kartu kalau tidak diaktifkan akan hangus. Mungkin nanti akan ada usulan di Panja internal, apakah memungkinkan seperti membeli makanan di Toko. Selalu ada cap expired-nya. Itu tanggung jawab operator, operator harus menukarkan yang memiliki waktu tenggang yang lebih lama. Supaya tidak ada penyalahgunaan seperti ini," jelasnya.
Publik belum lama ini kembali dihebohkan adanya penyalahgunaan NIK untuk registrasi kartu prabayar. Temuan penyalahgunaan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Dirjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Senin, 9 April 2018.
Tak tanggung-tanggung, ada satu NIK yang digunakan untuk mendaftar 2,2 juta data nomor kartu prabayar.
Berikut daftar pelanggar terbesar registrasi ganda NIK pada kartu seluler pra bayar;
Indosat NIK 351xxxxxx002 registrasi untuk 2.221.656 nomor seluler
Indosat NIK 340xxxxxx005 registrasi untuk 1.847.625 nomor seluler
Indosat NIK 352xxxxxx005 registrasi untuk 1.601.391 nomor seluler
Telkomsel NIK 340xxxxx001 registrasi untuk 518.962 nomor seluler
Telkomsel NIK 639xxxxx001 registrasi untuk 409.043 nomor seluler
Telkomsel NIK 611xxxxx014 registrasi untuk 402.034 nomor seluler
XL NIK 340xxxxxx001 registrasi untuk 319.251 nomor seluler
XL NIK 332xxxxxx001 registrasi untuk 310.002 nomor seluler
XL NIK 330xxxxxx005 registrasi untuk 310.001 nomor seluler
Smartfrem NIK 317xxxx001 registrasi untuk 145.868 nomor seluler
Smartfrem NIK 367xxxx006 registrasi untuk 63.136 nomor seluler
Smartfrem NIK 330xxxx001 registrasi untuk 57.879 nomor seluler
Hutchison 3 (Tri) NIK 647xxxx005 registrasi untuk 83.575 nomor seluler
Hutchison 3 (Tri) NIK 647xxxx006 registrasi untuk 66.432 nomor seluler
Hutchison 3 (Tri) NIK 332xxxx001 registrasi untuk 40.631 nomor seluler (ren)
